Jakarta – Ekonom senior, Faisal Basri menilai bantuan sosial (bansos) berbentuk sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat demi menahan dampak tekanan virus corona, tak memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pasar tradisional.
Pasalnya, pengadaan bantuan sembako tersebut tidak melibatkan UMKM dan pasar tradisional, tapi langsung dari pabrik. Dengan model pengadaan seperti itu, kata Faisal, uang tidak berputar di pasar tradisional dan UMKM. Tapi, uang justru dinikmati perusahaan besar.
“Anggaran sembako Rp43,6 triliun itu uangnya lari ke korporasi karena pengadaan langsung ke pabrik tidak ke warung dan pasar tradisional. Hilang potensi rakyat, coba rakyat dikasih Rp43,6 triliun bisa belaja di warung, hidup kembali, jangan mengambil rezeki si UMKM itu,” kata dia, melansir CNN Indonesia, Jumat lalu.
Ia mengatakan kerugian UMKM dan pasar tradisional tidak hanya berhenti sampai di situ. Kerugian juga terjadi pada sektor logistik sektor pangan dan sembako yang totalnya Rp25 triliun. Padahal, seharusnya pemerintah menjaga sisi permintaan dan omzet para pelaku usaha kecil yang paling terdampak pandemi covid-19.
“Paling perlu untuk UMKM adalah menjaga yang namanya omzet, kalau UMKM makin sepi. Itu tadi dana logistik, pangan, sembako Rp25 triliun, total Rp68,6 triliun itu hilang potensi UMKM,” terangnya.
Diketahui, Kementerian Keuangan menganggarkan total dana penanganan covid-19 sebesar Rp695,2 triliun. Dari total tersebut, untuk perlindungan sosial, pemerintah menganggarkan Rp203,9 triliun.
Rincinya, dana Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp37,4 triliun; Sembako Rp43,6 triliun; Bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun; Bansos Non-Jabodetabek Rp32,4 triliun; Program Pra Kerja Rp20 triliun; Diskon Listrik Rp6,9 triliun; Logistik/Pangan/Sembako Rp25 triliun dan BLT Dana Desa Rp31,8 triliun.
Dana tersebut diharapkan bisa membantu kehidupan masyarakat yang tengah tertekan oleh pandemi virus corona. []
Sumber: CNNIndonesia
Belum ada komentar