PM, Banda Aceh – Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, mengundang DPRA untuk membahas rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang APBA 2018 yang dijadwalkan berlangsung hari ini, di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.
Ketua DPRA Muharuddin memastikan pihaknya tidak memenuhi undangan tersebut. Muharuddin mengatakan, dia telah memastikan bahwa rapat hari ini sifatnya adalah membahas pergub, sedangkan DPRA justru menolak APBA dengan dasar hukum pergub tersebut.
Baca: Bahas Pergub APBA, Kemendagri Kembali Undang Gubernur dan DPRA
“Secara lisan saya juga sudah tanya sama pak dirjen, apakah itu sifatnya mediasi atau fasilitasi untuk mencari solusi? Ternyata besok itu agendanya pembahasan. Karena sudah ada kepastian itu, makanya setelah rapat internal di DPRA, kami memastikan tidak perlu hadir,” katanya.
Menurut Muhar, kalangan legislatif Aceh juga merasa aneh dengan undangan tersebut. “Setelah memang opsinya pergub, seharusnya kan tidak perlu lagi DPRA, gitu kan,” katanya.
Keputusan tak menghadiri undangan pembahasan pergub ini, kata Muhar, juga untuk menghindari potensi kesalahpahaman publik terhadap DPRA. “Karena satu sisi kita tolak pergub, jika di sisi lain kita justru hadir, maka akan diterjemahkan mendukung pergub. Jadi kami harus menunjukkan konsistensi menolak pergub,” katanya.
Muhar juga mengatakan bahwa DPRA tidak bertanggungjawab atas kebijakan Pergub APBA tersebut jika kemudian hari timbul persoalan hukum.
Badan Anggaran DPRA, kata Muhar, bahkan telah mengambil sikap untuk melakukan uji materil terhadap pergub yang akan disahkan tersebut.
“Keputusan Banggar itu juga sudah kami bawa dalam rapat badan musyawarah, dan tinggal menunggu pergub disahkan, maka kami akan menggelar paripurna khusus untuk mengambil sikap secara kelembangaan,” katanya.()
Belum ada komentar