PM, Jantho – Asisten II Sekda Kabupaten Aceh Besar, M Ali mengatakan terus melakukan intervensi keamanan pangan yang akan berdampak pada upaya penanganan stunting dan generasi sehat di masa mendatang.
“Bersama-sama dengan BPOM, kita berkomitmen akan terus lakukan intervensi keamanan pangan untuk kesehatan generasi,” katanya usai menandatangani komitmen bersama Advokasi Terpadu Program Prioritas Nasional Intervensi Keamanan Pangan tahun 2023 yang dilaksanakan di Banda Aceh, Rabu (22/2/2023).
Selama ini menurutnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Aceh Besar telah melakukan penyuluhan keamanan pangan dan pembinaan bagi pelaku usaha, khususnya produksi kue hingga pelaku usaha tersebut mendapatkan nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinkes hingga pendampingan untuk memperoleh izin halal.
“Upaya tersebut dilakukan selama ini sebagai bagian dari kepedulian pemerintah terhadap keamanan pangan dan menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 terkait pengawasan pangan,” sebut M Ali.
Sementara, Kepala BPOM Aceh, Yudi Noviandi mengatakan advokasi terpadu itu di tahun 2023 memprioritaskan kegiatan interaksi keamanan pangan di desa, pasar dan sekolah.
“Kita prioritas 2 desa, 2 pasar dan 15 Sekolah Pangan Aman di Aceh Besar,” sebutnya.
Yudi menambahkan program advokasi tersebut baru dilakukan pada empat kabupaten dan kota, di antaranya Kota Langsa, Kabupaten Bireuen, Bener Meriah dan Aceh Besar.
“Forum koordinasi yang dibangun saat ini untuk berkontribusi dalam rangka keamanan pangan yang akan berdampak pada penanganan stunting, tidak hanya pangan yang cukup tetapi juga aman, bermutu dan bergizi,” ujar Yudi.[*]
Belum ada komentar