Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Aceh untuk mendongkrak perekonomian rakyat. Salah satunya dengan mendorong Pemerintah Pusat mepercepat pembangunan berbagai proyek strategis nasional di Provinsi Aceh.
Setelah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah gencar membangun lobi-lobi dengan jajaran Pemerintah Pusat. Hasil yang diperoleh pun cukup mencengangkan, Presiden Joko Widodo beserta para menteri di kabinetnya memberikan perhatian serius pada pengerjaan proyek-proyek strategis nasional yang berada di Aceh.
Paling anyer, pertemuan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (11/7/2017). Pertemuan sengaja digelar untuk membahas berbagai proyek nasional di Aceh.
Di kesempatan itu, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya memacu pengerjaaan berbagai proyek strategis tersebut. Di antaranya lima proyek pembangunan waduk, satu proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan satu proyek jalan tol sumatera.
Dalam pertemuan itu, Irwandi-Nova turut didampingi Sekda Aceh Dermawan dan Kepala Bappeda Aceh Azhari. Sementara dari Pemerintah Pusat, ikut dihadiri Menko Maritim, Menko Perekonomian, Menteri PU, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata, Menristek Dikti, Kepala Badan Penanaman Modal (BPM), Wakil Menteri Keuangan dan Deputi dari Kementrian BUMN.
Di hadapan forum, Presiden Jokowi meminta Kementerian terkait agar membantu Pemerintah Aceh menyelesaikan segala kendala dalam pengerjaan proyek-proyek strategis nasional tersebut. “Presiden ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang semua proyek strategis yang ada di Provinsi Aceh,” sebut Kepala Bappeda Aceh, Azhari SE MSi yang turut serta dalam pertemuan.
Azhari menjelaskan, proyek yang dimaksud presiden yakni pembangunan jalan tol, KEK Arun, waduk Keurutoe, waduk Tiro, waduk Rukoh, waduk Lhok Guci, dan Waduk Jambo Aye. “Presiden juga mempertanyakan beberapa proyek prioritas di Aceh yang belum berjalan, seperti pembangunan terowongan Geurutee, rel kereta api, penanganan banjir Singkil, dan proyek Banda Aceh Outer Ring Road (BORR),” paparnya.
Menyikapi hal itu, Presiden Jokowi meminta Menteri terkait agar segera menindaklanjuti kendala-kendala yang membuat proyek-proyek itu terhambat. “Presiden mengharapkan para menteri terkait menindaklanjuti, agar pengerjaannya bisa dilanjutkan demi mengatasi persoalan pembangunan di Aceh,” ungkap Azhari.
Di kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memberikan perhatian serius terhadap pengembangan pariwisata Aceh, khususnya wisata bahari di Pulau Sabang. Presiden berharap, pasca pelaksanaan Sail Sabang 2017, Sabang menjadi kawasan wisata bahari unggulan.
Presiden menaruh harapan besar, agar pariwisata Sabang berkembang dengan baik. Salah satunya dengan cara mendatangkan investor ke sana. Dengan masuknya investor, diyakini berbagai fasilitas yang mendukung pengembangan wisata akan segera terealisasi.
DIBANGUN 2018
Pemerintah Pusat memastikan akan membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh pada 2018. Pembangunan itu diharapkan bisa meningkatkan infrastruktur yang ada di Aceh dalam rangka mendongkrak perekonomian masyarakat.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, proyek-proyek prioritas yang akan dibangun di Aceh seperti pembangunan Jalur KA Bireuen-Lhokseumawe, pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa (Konstruksi SBSN), pembangunan KA Trans Sumatera Besitang-Langsa (pengadaan lahan), pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan, dan penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online, serta realtime yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung prioritas nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman.
Selain bidang transportasi, Bambang PS Brodjonegoro, Pemerintah Pusat juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan yang ada di Aceh. “Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro,” paparnya.
Selanjutnya, tambah Bambang, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh. “Dengan pembangunan proyek tersebut diharapakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sebesar 5,6 persen. Adapun ekonomi Aceh bisa tumbuh sebesar 5,61 persen,” katanya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas menegaskan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh perlu didukung sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, sektor administrasi pemerintahan, sektor transportasi dan pergudangan, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi total sebesar 82,92 persen.
“Pemerintah Aceh perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh,” harap Bambang yang sempat menjadi Menteri Keuangan ini.
HARAPAN PRESIDEN
Bagi Presiden Jokowi, Aceh merupakan daerah istimewa yang pantas diberikan pengakuan dan penghormatan dari negara sebagai Daerah Istimewa serta mendapatkan otonomi khusus. Dengan keistimewaan tersebut, Jokowi berharap agar Aceh dapat memajukan kesejahteraan rakyatnya.
“Saya berharap agar dengan status sebagai Daerah Istimewa dan otonomi khusus ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya. Bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Aceh, tapi juga bagi kemakmuran kita bersama sebagai bangsa serta memperkokoh NKRI yang berbhinneka tunggal ika,” ujar presiden.
Menurut Jokowi, untuk mewujudkan harapan tersebut, diakui bukan hal yang mudah bila melihat sejumlah tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada kuartal pertama 2017 berada pada angka 2,87 persen yang masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yakni 5,01 persen.
“Oleh sebab itu, gubernur, wakil gubernur, dan seluruh jajaran Pemerintah P Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar, harus bekerja keras mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi,” harapnya.
Dengan modal kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Aceh, Presiden Jokowi yakin pemerintah akan dapat membuat pembangunan antardaerah di Aceh lebih tersebar secara merata dan mampu menekan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Aceh yang saat ini berada pada angka 7,39 persen.
Karena itu, Jokowi menitip pesan kepada Gubernur Aceh agar memfokuskan perhatian dalam pengembangan sektor-sektor unggulan, utamanya pertanian dan industri pengolahan. Hilirisasi industri juga dianggap penting untuk memberikan nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki Aceh, serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.[***]
Belum ada komentar