PM, TAPAKTUAN—Sejumlah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di Kabupaten Aceh Selatan mempertanyakan insentif atau honor beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang dilaksanakan tahun lalu. Honor tersebut hingga saat ini belum dibayarkan oleh pihak Dinas Pendidikan Aceh Selatan.
Beberapa kegiatan itut di antaranya untuk bidang pendidikan menengah seperti OSN, O2SN dan FLS2N. Sedangkan untuk bidang pendidikan dasar antara lain O2SN, OSN, pembinaan UPTD, FLS2N, pelatihan guru berprestasi dan kepala sekolah serta pengawas, pelatihan peningkatan mutu kepala sekolah dan ujian calon kepala sekolah serta ujian calon pengawas sekolah. Beberapa pelatihan serupa juga dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Aceh Selatan.
“Pelaksanaan beberapa kegiatan pelatihan telah selesai sejak pertengahan tahun lalu, tapi kenapa hingga memasuki akhir Januari 2016 honornya belum disalurkan oleh pihak Dinas Pendidikan,” kata seorang guru kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu (20/1).
Menurutnya, sejumlah kepala sekolah dan guru termasuk pengawas sekolah yang terlibat dalam kegiatan tersebut mengkhawatirkan anggaran yang bersumber dari dana Migas tahun 2015 yang totalnya mencapai Rp1 miliar itu tidak bisa dicairkan lagi karena sudah melewati tahun anggaran.
Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Aceh Selatan Drs Farid Wajidi menyatakan penyebab honor kegiatan tersebut belum dibayarkan kepada peserta pelatihan karena anggaran yang dijanjikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sumber Migas 2015 itu hingga kini belum direalisasikan.
Menurut Farid, untuk menutupi kebutuhan biaya selama berlangsungnya beberapa kegiatan pelatihan di bawah bidang Dikmen, pihaknya harus meminjam dana dari pihak ketiga agar program kegiatan terlaksana dengan sukses dan lancar.
“Tidak masalah, jika memang ada dari pihak guru atau kepala sekolah dan pengawas sekolah yang tidak sabar lagi dengan tetap memaksa honornya cepat disalurkan, silahkan jumpai saya dan saya siap meminjam uang kepada pihak lain demi memenuhi hak mereka,” tegas Farid Wajidi.
Hal senada juga disampaikan Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Aceh Selatan, Mawardi SPd dan Kepala Dinas Pendidikan H Yusafran SPd MSi.
Yusafran mengatakan keterlambatan pembayaran honor itu bukan kesalahan pihak Dinas Pendidikan Aceh Selatan, melainkan disebabkan anggaran tersebut belum dicairkan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
“Laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut telah lama selesai kami buat dan sejak akhir tahun 2015 lalu sudah kami masukkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, tapi hingga saat ini anggaran tersebut belum dicairkan oleh pihak provinsi,” kata Yusafran.
Untuk rincian jumlah anggaran dan penyebab anggaran tersebut belum disalurkan, Yusafran mempersilahkan wartawan untuk mempertanyakan hal itu kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek tersebut di Dinas Pendidikan Aceh Selatan, Musni SPd.
Sementara PPTK proyek pada Dinas Pendidikan Aceh Selatan, Musni SPd menjelaskan, dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, sebagian di antaranya telah selesai dibayar oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
“Yang telah dibayar tersebut khusus terhadap kegiatan yang memang duluan dicairkan anggaran ketimbang pelaksanaan kegiatan, seperti untuk kegiatan ujian calon kepala sekolah dan ujian calon pengawas sekolah,” sebutnya.
Sedangkan untuk kegiatan lain di luar itu, sambung Musni, hingga saat ini anggarannya belum dicairkan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Aceh meskipun laporan pertanggungjawaban kegiatan telah dimasukkan oleh pihaknya sejak akhir tahun lalu.
“Kondisi seperti ini bukan dialami oleh Kabupaten Aceh Selatan saja, melainkan juga oleh beberapa kabupaten/kota lainnya di Aceh,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran bahwa dana tersebut tidak akan dibayarkan lagi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh karena sudah melewati tahun anggaran, Musni menyatakan persoalan itu telah ditanyakan kepada Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi dan mereka memastikan anggaran tersebut tetap akan dibayarkan dalam waktu dekat ini.
“Bendahara Dinas Pendidikan Provinsi Aceh telah menjamin bahwa anggaran itu tetap akan dibayar, sebab anggaran itu telah ditarik dari Dinas Keuangan Aceh. Saat ini tinggal menunggu selesainya proses verifikasi pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing kabupaten/kota di Aceh,” tegas Musni.
Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh kepala sekolah dan guru termasuk pengawas sekolah yang terlibat dalam kegiatan pelatihan itu, untuk bersabar. “Uang tersebut telah mendapat jaminan tetap akan dibayar oleh Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Sekarang dalam proses pencairannya,” tandasnya.[]
Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Sri Rahayu asal Surakarta, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Muh Tauhid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalanan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya tahun ini sudah keluar, bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI, siapa tau beliau bisa membantu anda