PM, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut ada beberapa negara yang sudah menawarkan bantuan untuk penanganan pasca tsunami Selat Sunda. Namun bantuan itu tak bisa diterima karena belum ada perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Memang ada berapa negara negara yang menawarkan bantuan, contohnya Australia. Tapi sampai saat ini belum ada perintah dari Bapak Presiden untuk menerima bantuan internasional,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kantornya, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).
Menurut Sutopo, pemerintah kabupaten dianggap bisa mengatasi masalah yang timbul akibat tsunami Selat Sunda. Dia menuturkan, bantuan internasional akan diterima jika ada perintah dari Jokowi.
“Kalau lihat dampaknya dan sebagainya ya, potensi nasional mencukupi. Jadi sampai kapan, ya kita menunggu Bapak Presiden,” terang Sutopo.
“Ketika Bapak Presiden mengatakan memerintahkan menerima, tentu kepada Menteri Luar Negeri akan berkoordinasi dengan BNPB untuk mengatur bagaimana mekanisme bantuan internasional,” imbuhnya.
Sutopo mengatakan, nilai kerugian akibat tsunami Selat Sunda masih dalam perhitungan. Dia memprediksi kerugian akibat tsunami Selat Sunda lebih kecil dari gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
“Kerugian ekonomi masih dalam pendataan. Kalau kita lihat perbandingannya di kerugiannya tidak akan melebihi dampak bencana yang terjadi di NTB dan Sulteng. Penanganan masih terus kita lakukan,” terang Sutopo.
Sebelumnya, BNPB menetapkan tsunami Selat Sunda sebagai bencana kabupaten. Sutopo memastikan pemerintah kabupaten sanggup menangani bencana tersebut.
“Jadi status bencananya bencana kabupaten, tidak ada wacana bencana nasional. Pemerintah kabupaten sanggup, menyanggupi. Kepala daerah betul-betul berada di lapangan. Pemerintah pusat memperkuat logistik,” ucap Sutopo. [Dtc]
Belum ada komentar