Jakarta — Digantungnya nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menguntungkan posisi PKS. Sebab jika SBY dengan tegas mengeluarkan PKS dari koalisi, akan timbul gelombang dukungan kepada PKS.
“Sikap SBY menggantung PKS dan tidak mengajak PKS dalam rapat koordinasi, saya kira adalah cara untuk mempengaruhi level psikologi politik PKS. SBY secara tidak langsung ingin menekan PKS untuk mengundurkan diri,” ujar Analis Politik dari Charta Politica, Arya Fernandes kepada INILAH.COM, Minggu (8/4).
Menurutnya, sikap apapun yang nantinya diambil SBY akan menimbulkan dampak tersendiri. Sehingga SBY harus mengukuhkan kembali apa sikap yang akan diambil nanti. “Karena kalau SBY memecat PKS, akan terjadi gelombang dukungan terhadap PKS, dan itu tentu tidak menguntungkan bagi Demokrat. Itu yang ditakutkan oleh SBY,” jelasnya.
Untuk itu, Arya menyarankan kepada PKS untuk tidak terpancing segala manuver-manuver politik yang dikeluarkan oleh elit-elit Setgab tentang nasib PKS di koalisi. “PKS saya kira tidak usah terpancing permainan psikologi politik yang tengah dijalankan oleh anggota koalisi lainnya. Pernyataan sejumlah elit koalisi tentang PKS belakangan ini saya kira adalah usaha untuk menekan agar PKS memilih mengundurkan diri dari koalisi,” ungkapnya.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito menilai nasib PKS dalam koalisi masih menggantung, namun PKS yakin tidak akan didepak dari koalisi atau dicopot jatah menterinya. “Menteri PKS masih loyal kepada SBY, seperti Tifatul itu golongan yang tidak menginginkan keluar dari koalisi,” ujar, Minggu (8/4).
Selain itu, Arie menilai, SBY tidak akan mengambil sikap yang gegabah tentang nasib PKS dikoalisi. Sebab sikap SBY bisa berpengaruh bagi PKS dan SBY sendiri. “Semakin diulur-ulur semakin PKS bisa memainkan di publik, kalau dipecat dia bisa mengklaim dizalimi,” jelasnya.
Dia mengatakan, dengan tetap dipertahannya PKS di koalisi juga akan berdampak positif bagi SBY. Sebab nantinya publik akan melihat SBY sebagai sosok yang demokratis. “SBY ingin menjaga sikap kritis PKS. Sehingga nanti dilihat meski kritis, SBY tetap mempertahankannya,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengaku tidak mempermasalahkan jika partai keadilan sejahtera (PKS) benar-benar keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab). Bahkan Partai demokrat sendiri tidak akan takut jika PKS akan bergabung dengan partai oposisi.
“Saya kira begini saya analogkan bahasa koalisi bersama PKS solid dan kuat koalisi. Tanpa PKS solid, kalau pks ada didalam bagus, tanpa PKS solid,” kata Sutan saat berbincang dengan okezone, Sabtu (7/4).
Lebih lanjut Sutan menuturkan jika PKS berada diluar partai mitra koalisi akan bertambah sehat demokrasi di Indonesia. “Kalau PKS keluar bertambah baik, kita punya lawan tanding. Kita tunggu,” tegasnya.
Yang terpenting ‘jenis kelamin’ dari PKS jelas. Jangan seperti sekarang PKS berada dalam koalisi, namun bercitarasa oposisi. “Diluar dihamtam didalam kita dikerjain,” sambungnya.
Seperti yang diketahui bahwa hingga saat ini Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi tentang nasib PKS di Setgab.
Dalam pertemuan setgab minus PKS di kediaman SBY, Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang juga Sekretaris Setgab Syarifudin Hasan menjelaskan, seluruh partai koalisi sepakat bahwa PKS telah melanggar kontrak koalisi. Jika anggota koalisi berseberangan dengan sikap pemerintah, maka harus mengundurkan diri atau dengan sendirinya keberadannya di koalisi akan berakhir. “Dalam kontrak intinya demikian. Jumlah anggota ini ada 5 sekarang,” tuturnya 3 April lalu.[inc/okz/*]
Belum ada komentar