Banda Aceh – Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala bekerjasama dengan sejumlah lembaga akan menyelenggarakan Diskusi Publik membahas polemik pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Kamis (7/6) besok. Acara ini akan digelar di ruang Aula Fakultas Hukum Unsyiah.
Bertema “Polemik Pelantikan KIP Aceh: Peta Jalan Mencari Solusi“, diskusi ini merupakan wujud manifestasi respon cepat dan dedikasi pengabdian Unsyiah dalam merespon setiap polemik terkait regulasi maupun kebijakan yang terjadi dalam konteks regional maupun nasional. Beberapa lembaga yang dilibatkan antara lain, Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah, FRAKSI Pilkada, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unsyiah.
Ketua PSIP Unsyiah, Kurniawan S, S.H., LL.M dalam rilisnya mengatakan, analisis kebijakan merupakan satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Unsyiah lakukan melalui beberapa lembaganya.
“Kita memberikan layanan bantuan hukum sekaligus merespon, melakukan analisis/penelitian sekaligus memberikan solusi hukum terhadap berbagai polemik hukum yang muncul baik dalam skala regional maupun skala nasional,” ujar Kurniawan, Rabu (6/6).
Di samping Kurniawan, sejumlah narasumber lainnya juga akan mengisi diskusi ini, mereka yakni Kabiro Hukum Setda Aceh Dr. Amrizal J. Prang, S.H., LL.M, Ketua Komisi I DPRA Azhari Cage, SIP, dan Akademisi Hukum Tata Negara (HTN) Zainal Abidin, S.H., M. Si., MH. Acara tersebut juga mengundang berbagai unsur sebagai peserta di antaranya para advokat, peneliti, pengamat dari kalangan aktivis hukum dan pemerintahan, akademisi serta berbagai perwakilan lainnya baik Pemerintah Aceh, POLDA Aceh, Perwakilan KODAM Iskandar Muda (IM), dan beberapa Organisasi Masyarakat serta mahasiswa. []
Belum ada komentar