Beredar Foto FKPPI Tengah Bersama Calon Wali Kota Subulussalam, Pengurus Protes

Beredar Foto FKPPI Tengah Bersama Calon Wali Kota Subulussalam, Pengurus Protes
Sejumlah pengurus PC 0123 FKPPI Kota Subulussalam foto bersama dengan calon Wali Kota Subulussalam, Sartina, SE, MSi, sembari membuat salam jari nomor urut Paslon tersebut.(pikiranmerdeka.co/IST)

PM, Subulussalam – Foto sejumlah pengurus PC 0123 FKPPI Kota Subulussalam tengah bersama salah satu Calon Wali Kota Subulussalam, sejak beberapa hari ini beredar luas di media sosial. Sejumlah pengurus FKPPI setempat pun memprotesnya.

Diketahui, dalam foto tersebut tanpak Ketua FKPPI Kota Subulussalam, Muhammad Guntur Kurniawan beserta beberapa jajarannya dengan mengenakan atribut seragam organisasi, tengah berfoto bersama dengan calon Wali Kota Subulussalam, Sartina, SE, MSi, sembari mengacungkan tangan dengan salam jari nomor urut Paslon tersebut.

Terkait hal itu, reaksi protes pun datang dari Wakil Ketua I PC 0123 FKPPI Kota Subulussalam, Jaka Pratama.

Dia menilai, sikab pimpinannya itu tidak patut, dimana menurutnya bahwa berdasarkan AD/ART FKPPI, tidak boleh terlibat mendukung salah satu Paslon dalam konstelasi politik.

“FKPPI harus berdiri secara netral sesuai AD/ART yang kami anut,” ujar Jaka.

Menurutnya, secara individu seorang anggota FKPPI memang mempunyai hak pilih dalam politik. Namun, secara keorganisasian FKPPI tidak dibenarkan terlibat dalam sebuah dukungan politik.

“Kalau dirinya pribadi mendukung Paslon tertentu, ya silahkan. Tapi jangan bawa-bawa organisasi dong. Itu tidak benar, FKPPI jangan diseret-seret ke dalam kepentingan politik Pilkada,” tukas Jaka kepada PIKIRANMERDEKA.CO kemarin, Senin (2/3).

Dikatakan, sesuai instruksi dan arahan Kasdim 0118 Subulussalam pada 28 Maret yang lalu saat menggelar silaturahmi bersama keluarga besar TNI yang berlangsung di aula Kodim setempat, mengatakan bahwa yang berkaitan dengan keluarga besar TNI-POLRI harus tetap menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada di Kota Subulussalam.

Dalam kesempatan itu, kata Jaka, Kasdim juga menanggapi terkait isu yang beredar di medsos terkait dukungan keluarga besar FKPPI ke salah satu kandidat Pilkada adalah sikab yang mencederai netralitas keluarga besar TNI-POLRI.

Jaka yang juga turut didukung oleh pengurus FKPPI lainnya berharap, agar peristiwa ini dapat ditindak lanjuti oleh Pegurus FKPPI Provinsi Aceh. Karena Muhammad Guntur Kurniawan selaku Ketua FKPPI di Subulussalam dinilai telah menyalahgunakan organisasi keluarga besar TNI-POLRI ke dalam kegiatan politik dan meminta ada klarifikasi secara terbuka mengenai masalah ini di hadapan publik.

“Perihal ini pun sudah kami sampaikan langsung kepada Dansub POM Kota Subulussalam, Dandim 0118 Kota Subulussalam serta Kapolres Aceh Singkil- Subulussalam,” ungkap Jaka.

Sementara, menanggapi hal itu, Ketua PC 0123 FKPPI Kota Subulussalam, Muhammad Guntur Kurniawan saat dikonfirmasi menanggapi bahwa ia memastikan tidak pernah melibatkan keluarga besar FKPPI dalam politik praktis.

Karena jelasnya, hal itu melanggar AD ART, serta ia juga mengaku bahwa tidak pernah mendeklarasikan sikab atas nama keluarga besar FKPPI untuk mendukung salah satu Paslon di Pilkada Subulussalam

“Pastinya, Saya tidak pernah melibatkan keluarga besar FKPPI dalam politik praktis, karena jelas dalam AD ART itu dilarang dan Saya tidak pernah mendeklarasikan sikap keluarga besar FKPPI dalam pilkada,” tegas Guntur.

Menjawab pertanyaan terkait foto dirinya dan pengurus lain tengah bersama seorang Calon Wali Kota Subulussalam, menurutnya adalah peristiwa yang wajar-wajar saja dan tidak berlebihan apalagi menandakan suatu sikab arah dukungan politik.()

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

20210617 201027 1050x525 1
Rapat terkait penyelesaian aset dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, bersama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko, Bupati Aceh Timur Hasballah dan Wakil Walikota Marzuki Hamid, di Ruang Rapat Kantor Walikota Langsa, Kamis (17/6/2021). [Dok. Ist]

KPK Dorong Penyelesaian Aset Pemkab Aceh Timur dan Langsa