Genderang Pilakda Serentak 2018 telah ditabuh. Total 16 pasangan calon akan bertarung di tiga kabupaten/kota di Aceh.
Kamis pekan lalu, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan di Jalan Syech Abdurrauf Tapaktuan ramai pengunjung. DPRK Aceh Selatan menggelar rapat paripurna istimewa mendengarkan penyampaian visi misi dan program pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2018–2023 di aula rapat utama Gedung DPRK.
Penyampaian visi misi ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari aparat keamanan. Komisi Independen Pemilihan umum (KIP) Aceh Selatan bekerja sama dengan Polres Aceh Selatan menurunkan puluhan anggota polisi serta dibantu pasukan Brimob Kompi Trumon. Setiap tamu yang memasuki ruang rapat paripurna diperiksa secara ketat oleh polisi menggunakan alat metal detector. Para pendukung masing-masing pasangan calon yang memasuki ruang rapat paripurna pun dibatasi, hanya 15 orang masing-masing Paslon.
Rapat dipimpin Ketua DPRK Aceh Selatan T Zulhelmi. Turut pula hadir Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan, Kamarsyah SSos MM, Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedy Sadsono ST, Dandim 0107 Letkol Kav Hary Mulyanto, Kasie Intel Kejari Aceh Selatan Ridwan Gaos Natasukmana SH, 27 dari 30 orang anggota dewan, Ketua MPU, serta para komisioner KIP dan Panwaslih Aceh Selatan.
Adu visi misi dan program kerja masing-masing Paslon berlangsung secara berurutan sesuai nomor urut yang telah ditetapkan. Setiap pasangan calon diberi waktu selama 20 menit untuk memaparkan visi misi dan program kerja.
Ketua DPRK Aceh Selatan T Zulhelmi mengatakan visi misi dan program kerja yang dipaparkan masing-masing Paslon tersebut akan disimpan pihaknya. Kandidat yang terpilih dalam Pilkada 27 Juni 2018, maka visi misinya akan dimasukkan dalam lembaran daerah.
“Selaku representasi rakyat, maka DPRK Aceh Selatan berkewajiban mengawal serta memastikan seluruh visi misi dan program kerja yang dipaparkan oleh kandidat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan periode 2018-2023 direalisasikan secara menyeluruh dan tepat sasaran demi untuk memajukan pembangunan daerah dan menyejahterakan rakyat ke depan,” ujar T Zulhelmi.
Pilkada serentak kembali dilaksanakan pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang akan menggelar Pilkada di seluruh Indonesia. Di Aceh sendiri, ada tiga kabupaten/kota yang akan menggelar hajatan itu, yakni Pidie jaya, Aceh Selatan, dan Subulussalam.
Meski tak ramai Pilkada pada tahun lalu yang melibatkan Pemilihan Gubernur dan 20 kabupaten/kota, panasnya suhu politik dalam suksesi kepemimpinan di tiga daerah tahun ini sudah mulai terasa.
Diperkirakan, Pilkada Aceh Selatan bakal berlangsung menarik dengan tujuh pasangan calon. Menjadi pertarungan muka lama dengan membawa ego wilayah. Dalam Pilkada kali ini, empat pasangan maju dari jalur independen dan tiga pasang maju dengan dukungan koalisi partai politik.
Sebelumnya, KIP Aceh Selatan telah melakukan pengundian nomor urut.
Penetapan ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon di Rumoh Agam Tapaktuan, Selasa, 13 Februari lalu.
Adapun ketujuh pasangan calon Pilkada Aceh Selatan, yakni pasangan Tgk Husin Yusuf dan Mustafril yang maju dari jalur perseorangan mendapat nomor 1. Lalu H Azwir–Amran yang didukung Partai Hanura, PKB, PDI-P, PDA dan PNA, mendapat nomor 2.
Selanjutnya pasangan H Zulkarnaini MSi dan M Jasa dari jalur perseornagan mendapat nomor urut 3. Kemudian Darman–Baital Makmur yang juga maju dari jalur perseorangan memperoleh nomor urut 4.
Sementara incumbent, H T Sama Indra–Harmaini yang diusung Partai Demokrat, PAN, PPP, Nasdem dan Golkar mendapat nomor urut 5. Lalu nomor urut 6 adalah pasangan Mirwan–Zirhan yang diusung Partai Aceh, PKPI dan PBB. Terakhir, pasangan H Karman BA–H Afdhal Yasin yang maju melalui jalur independen mendapat nomor urut 7.
Pilkada kabupaten penghasil pala ini tergolong menarik karena menjadi pertarungan antara bupati dan mantan bupati. Ada pula mantan anggota dewan, mantan birokrat hingga dari kalangan pengusaha. Selain itu, suksesi Bupati Aceh Selatan kali ini juga membawa aroma persaingan antar wilayah. Hal ini bisa dimaklumi mengingat Kabupaten Aceh Selatan yang begitu luas.
Jika dilihat dari jumlah kusri dukungan di DRPK Aceh Selatan, peluang petahana T Sama Indra berpasangan dengan H Harmaini, mantan Sekda Aceh Selatan, masih cukup besar. Ia didukung oleh 5 koalisi parpol dengan jumlah 11 kursi di parlemen. Jumlah tersebut menjadikan pasangan ini sebagai kandidat dengan kursi dukungan terbesar di parlemen.
Lalu ada H Mirwan, pengusaha muda asal Labuhanhaji Raya yang sukses di Jakarta berpasangan dengan Zirhan, mantan anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Aceh. Pasangan ini maju berbekal 10 kursi di DPRK.
Sementara H Azwir, mantan Pj Bupati Nagan Raya yang berpasangan dengan Ketua Partai PNA Kabupaten Aceh Selatan Tgk Amran disebut-sebut bakal jadi penantang kuat incumbent. Meski hanya dengan dukungan 5 kusri di parlemen, pasangan ini didukung partai pengusung Irwandi Yusuf saat maju dalam Pilgub 2017.
Ada satu nama yang sudah lama tak terdengar lagi di pentas politik, pun maju kembali dalam suksesi kali ini. Ia adalah Husin Yusuf yang mantan Bupati Aceh Selatan periode 2008-2013 maju dari jalur indpenden. Putra Kluet Utara ini berpasangan dengan Dr Mustafri, Ketua Forum Pala Aceh yang juga dosen Unsyiah asal Kecamatan Tapaktuan.
Lalu ada pula beberapa mantan birokrat. Yakni Darmansyah, mantan Kadis Pertanian Aceh Selatan yang berasal dari Kecamatan Kluet Timur berpasangan dengan Baital Makmur, seorang pengusaha yang berasal dari Labuhanhaji Raya. Selanjutnya, Karman mantan Kadis Pendidikan Aceh Selatan berasal dari Kecamatan Kluet Selatan berpasangan dengan Afdal Yasin putra asal Kecamatan Samadua.
Terakhir Zulkarnaini, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Aceh Selatan asal Labuhanhaji Raya yang berpasangan dengan M Jasa, putra asal Kemukiman Menggamat, Kecamatan Kluet Tengah.
Ketua KIP Aceh Selatan, Khairunnis meminta para pasangan calon bupati selalu mengedepankan politik secara sehat dan cerdas, sehingga bisa menimbulkan suasana yang kondusif sesuai dengan apa yang diharapakan. “Berikan pemahaman cara berpolitik yang cerdas kepada rakyat Aceh Selatan, sehingga Pilkada 2018 berjalan kondusif nantinya,” pesan Khairunnis seusai pengundian nomor urut.
Dalam kesempatan itu, Khairunnis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja secara baik, sehingga proses tahapan menuju Pilkada 2018 Aceh Selatan selama ini berjalan lancar dan sukses.
SETERU LAMA DI PIJAY
Demikian juga polarasi kekuatan para kandidat yang bertarung di Pilkada Pidie Jaya. Pemetaan lawan dan dukungan dengan gamblang terlihat. Meski diikuti empat Paslon, tak bisa dipungkiri bahwa sejatinya hanya dua pasangan yang akan bersaing ketat.
Bisa dibilang, Pilkada Pijay adalah pertarungan lanjutan antara pendukung Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf. Di Pilkada Pijay, Irwandi dan Partai Naggroe Aceh mendukung Yusri Yusuf. Sedangkan Mualem- sapaan Muzakir, dengan dukungan penuh Partai Aceh mengusung Aiyub Abbas. Dua kuda pacu itu adalah Yusri (Melon) Yusuf yang berpasangan dengan Saifullah serta pasangan petahana Aiyub Abbas–Said Mulyadi.
Persaingan antara kubu Yusri Melon dan Aiyub Abbas bahkan terlihat dari kondisi terakhir di Pijay. Peresmian Akademi Komunitas Negara (AKN) menjadi alat politisasi setelah menjadi polemik karena merupakan bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi. Kubu incumbent menjadi bulan-bulanan tiga paslon lawannya.
Sementara dari jalur independen, Tgk Muhibbuddin M Husen yang menggandeng wakilnya M Yusuf Ibrahim juga tak ingin dianggap sebelah mata. Demi maju bupati, dia rela meninggalkan posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai (DPC) Demokrat Kabupaten Pidie Jaya. Sementara wakilnya M Yusuf adalah mantan wakil bupati pertama Kabupaten Pidie Jaya.
Satu pasangan lagi adalah M Yusuf Usman alias Sop Kreh Kroh yang merupakan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Mantan pengurus PA ini mundur dari partainya demi maju di Pilkada dengan menggandeng Anwar Ishak sebagai wakil.
Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya juga telah melakukan pengundian nomor urut. Ketua KIP Pijay, Musman mengatakan, penarikan nomor urut untuk pasangan calon Bupati/Wakil Bupati merupakan lanjutan tahapan dari penetapan calon yang digelar Senin pekan lalu.
“Acara ini merupakan lanjutan dari tahapan penetapan calon bupati yang diselenggarakan kemarin,” katanya.
Pasangan calon nomor urut satu adalah Yusri Yusuf-Saifullah. Pasangan ini diusung oleh NasDem, PDA, Golkar, PKB, PNA dan PBB. Sementara nomor urut 2 Aiyub Abbas-Said Mulyadi yang diusung oleh PA, PAN, PKS, Gerindra, Demokrat, Hanura, PDIP dan PKPI.
Sementara nomor urut 3 Muhibdudin M Husen dan M Yusuf Irahim dan momor urut 4 pasangan Muhammad Yusuf dan Anwar Ishak. Keduanya maju melalui jalur perorangan.
Empat paslon tersebut juga menyampaikan visi dan misi untuk lima tahun ke depan, dalam sidang paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya, Kamis, 15 Februari 2018.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf pada Rabu pekan lalu juga sudah menunjuk Kamaruddin Andalah, sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Pidie Jaya. Kepala Badan Kepegawaian Aceh ini menggantikan posisi Aiyub Abbas dan Said Mulyadi, yang memasuki masa cuti karena maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Pidie Jaya periode 2018-2023.
LIMA PASLON SUBULUSSALAM
Sementara itu, KIP Kota Subulussalam pada Selasa, 13 Februari 2018 lalu juga sudah melangsungkan rapat pleno pengundian dan pengumuman nomor urut Paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota Subulussalam.
Pemilihan Walikota Subulussalam kali ini diikuti oleh lima pasangan. Empat di antaranya diusung oleh parpol maupun koalisi parpol dan satu paslon maju dari jalur persorangan.
Rapat pleno komisioner KIP dilaksanakan sekitar pukul 10.00 WIB dengan dirangkai beberapa kegiatan sebelum para masing-masing Paslon melakukan pengundian nomor urut.
Usai membuka rapat pleno, Ketua KIP Subulussalam Drs Syarkawi Nur yang bertindak selaku pimpinan sidang mempersilahkan para masing-masing Paslon mengambil undian nomor urut yang telah disediakan.
Paslon dari jalur independen, Jalaluddin-Wagiman mendapat nomor 1. Lalu Sartina NA-Dedi Anwar Bancin yang didukung Golkar, PKB, Demokrat, PDIP, NasDem mendapatnomor urut 2. Kemudian Asmaudin-Asmidar yang diusung Partai Aceh dengan nomor urut 3.
Selanjutnya Anasri-Ustad Sabaruddin dengan dukungan koalis partai Gerindra, PPP, PBB, dan PKS mendapat nomor urut 4. Terakhir, paslon Affan Alfian-Salmaza Hanura yang didukung PAN, PKPI dan PNA mendapatnomor urut 5. Pengundian ini turut disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) beserta unsur Muspida Kota Subulussalam.
KERAHKAN 600 POLISI
Kepolisian Daerah Aceh mengerahkan 600 personel untuk mengamankan Pilkada Serentak di tiga wilayah di Aceh, yaitu kabupaten Aceh Selatan, Pidie Jaya, dan kota Subulussalam. Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio Septianda Djambak melalui Kabid Humas Polda Aceh Komisaris Besar Polisi Misbahul Munauwar mengatakan, 600 personel tersebut kini telah ditempatkan di wilayah yang menggelar Pilkada Serentak 2018.
“Pasukan yang kita kerahkan kurang lebih 600 personel dari Polres daerah masing-masing,” kata Misbahul di Banda Aceh, Kamis (25/1).
Menurutnya, situasi kemanan di tiga wilayah tersebut masih kondusif, tidak ada gejolak yang terjadi baik antara partai politik maupun dengan simpatisan.”Kita sudah melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi rawan, namun sejauh ini masih sangat kondusif. Tiga wilayah ini juga tidak masuk dalam wilayah rawan Pilkada di Indonesia, namun demikian kita siap melakukan pemantauan,” ungkapnya.
Dikatakan Misbahul, pihaknya juga telah mempersiapkan personel cadangan untuk digeser ke tiga wilayah tersebut apabila dibutuhkan penambahan pasukan.
Selain melihat potensi kerawanan di tiga wilayah tersebut, tambah Misbahul, pihaknya juga melakukan patroli cyber. Patroli dunia maya ini untuk melihat potensi kampanye hitam. “Kita juga memantau media-media online yang bersifat provokatif yang mengarah pada kampanye hitam. Itu terus kita awasi, dan kita tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Demikian pula di media-media sosial,” tegasnya.
Misbahul juga mengingatkan kepada setiap personel polisi untuk bersikap netral dan tidak memihak pada pasangan calon manapun. “Jika terbukti ada anggota polisi yang terlibat dalam politik praktis di Pilkada, maka akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Polri harus netral di Pilkada,” pungkasnya.[]
Belum ada komentar