PM, Aceh Utara – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meminta persetujuan peminjaman uang sebesar Rp 73,3 miliar kepada perbankan.
Uang pinjaman tersebut untuk membayar utang pemerintah terhadap kontraktor tahun 2017. Namun, DPRD Aceh Utara menolak usulan tersebut.
Dikutip Kompas.com, Wakil Ketua DPRD Aceh Utara, Abdul Muthalib, Kamis (8/3), menyebutkan pembahasan soal pelunasan utang itu telah dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Total utang itu sekitar Rp 280 miliar.
“Itu sudah berbagai macam, mulai dari pengerjaan proyek dilakukan rekanan hingga urusan belanja rutin kantor. Kita DPRD menyatakan jangan utang ke bank. Kita efisiensi kan saja anggarannya,” sebut pria yang akrab disapa Taliban ini.
Politisi Partai Aceh itu mengatakan, prinsipnya DPRD Aceh Utara menyetujui pembayaran utang ke pihak ketiga. Namun, formulasi pembayaran itu yang harus didiskusikan lagi.
“Misalnya, eksekutif bilang bahwa harus dibayar sekaligus. Lha, itu tidak mungkin, bisa kolaps pemerintahan, karena terhenti program lainnya. Maka idealnya dibayar bertahap, sebagian lagi nanti di APBD Perubahan 2018,” sebutnya.
Namun, hingga kini, sambung Taliban, belum disepakati mekanisme pembayaran utang tersebut. “Kita sepakat bayar utang, ya sudah berutang harus bayar dong. Namun, formulasinya harus didiskusikan. Jangan sampai, pinjam uang ke bank, lalu nanti kita sibuk bayar utang dan bunga bank lagi di bank,” sebutnya.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib menyatakan tak masalah DPRD tidak menyetujui usulan pinjaman itu. “Terpenting, utang tahun 2017 itu bisa selesai dan lunas. Kita pakai APBD saja juga tak apa. Harus diingat, utang itu terjadi saat saya cuti kampanye untuk maju menjadi calon bupati periode kedua ini,” pungkasnya.()
Sumber: Kompas.com
Belum ada komentar