PM, Banda Aceh – Rencana Pemerintah Aceh untuk menggelar tur motor gede (moge) dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh ke-15 menuai kritik dari banyak pihak. Alhasil, rencana tur yang bakal menelan biaya sebesar Rp267 juta tersebut, akhirnya resmi dibatalkan.
Kepala Sekretariat BRA, Syukri dalam klarifikasinya kepada Tagar.id mengatakan bahwa pihaknya selaku penanggung jawab administrasi keuangan memutuskan untuk membatalkan kegiatan tersebut. “Sesuai masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait kegiatan tersebut,” ujarnya, Kamis (13/8/2020).
Ia melanjutkan, hingga kini belum ada anggaran yang dicairkan untuk touring itu. Kegiatan tetap akan berjalan sesuai dengan agenda yang telah ditentukan. Namun pelaksanaannya tidak lagi terkait dengan BRA dan tidak masuk lagi dalam rangkaian peringatan Hari Damai Aceh.
Syukri juga mengklarifikasi jumlah anggaran untuk kegiatan tur tersebut. Kata dia, biayanya tidak mencapai Rp305 juta seperti yang diberitakan sebelumnya. “Berdasarkan DPA Sekretariat BRA, anggaran yang dialokasikan sebenarnya berjumlah Rp 267. 813. 796, guna menyemarakkan peringatan Hari Damai Tahun 2020,” kata dia.
Sementara total anggaran yang dialokasikan untuk peringatan 15 tahun perdamaian Aceh berjumlah Rp 1,5 miliar. Dana tersebut digunakan untuk sejumlah rangkaian kegiatan, termasuk agenda puncak di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh pada tanggal 15 Agustus mendatang.
Sehari sebelumnya, di media sosial beredar postingan surat dari Sekda Aceh bertanggal 7 Agustus 2020. Isinya, meminta 10 bupati/walikota di Aceh agar berkenan memfasilitasi pengamanan sepanjang rute perjalanan touring pihak Ikatan Motor Besar Indonesia (IMBI) yang akan menggelar Tour Hari Damai Aceh ke-15, yang digelar mulai 12-14 Agustus 2020.
Pemerintah Aceh melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto secara terpisah menerangkan, terbitnya surat dari Sekda Aceh ke beberapa bupati/walikota lantaran berdasarkan surat permintaan dari Ketua Badan Reintergrasi Aceh (BRA) nomor 028/290/2020 tanggal 5 Juni 2020.
“Surat itu perihal permintaan pemberitahuan kepada Bupati Walikota, yang ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh dan surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua BRA, H. Fakhrurrazi Yusuf, SE, M.Si,” jelas Iswanto melalui keterangan resminya di laman Pemerintah Aceh.
Dikritik Masyarakat Sipil
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penggunaan dana refocusing Badan reintegrasi Aceh (BRA) untuk tur tersebut sangat tidak sensitif dan memalukan.
“Sama sekali tidak bermanfaat, di sisi lain, perdamaian Aceh perlu menjadi refleksi kita bersama terkait banyak persoalan yang belum tertangani paska konflik silam, kegiatan jalan-jalan itu sangat tidak sensitif terhadap apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat khusunya korban pelanggaran HAM di Aceh,” kata Divisi Kampanye dan Advokasi KontraS Aceh, Azharul Husna, Rabu (12/8/2020).
Kritik lainnya disampaikan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Koordinator MaTA, Alfian dalam rilisnya juga menolak tegas rencana tur tersebut. Menurutnya, kegiatan itu adalah bukti dari kebijakan yang gagal paham.
“Sama sekali tidak waras ketika Pemerintah Aceh melakukan program yang tidak berkeadilan terhadap korban konflik. BRA yang dibentuk dengan Qanun No 6 Tahun 2015 tidak memiliki mandat sama sekali untuk bicara investasi Aceh sebagaimana diungkapkan oleh Ketua BRA,” kata Alfian.
Lebih lanjut ia mengatakan, program touring moge dengan alasan memberikan rasa aman dan minat investasi, sama sekali tidak relevan dengan tugas dan wewenang BRA. Ia menegaskan program tersebut patut dihentikan segera. Ketimbang tur, ia menyarankan Pemerintah Aceh lebih baik memprogramkan pertemuan dengan korban konflik, dan mengevaluasi sejauh mana pemenuhan hak-hak korban.
“Juga pemulihan ekonomi korban konflik dan memastikan hak pendidikan terhadap anak korban konflik dan ini seharusnya lebih ideal,” ujar dia. []
Belum ada komentar