New York – Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, bakal menandatangani perintah eksekutif untuk menaikkan upah minimum bagi pegawai berbasis kontrak di kantor pemerintah maupun lembaga publik yang dibiayai negara. Bagi dia, ini merupakan kebijakan yang tepat saat para pekerja di Amerika Serikat tengah berjuang keras untuk pulih dari krisis keuangan dan agar bisnis jadi lebih produktif.
Presiden Barack Obama mengumumkan kebijakan itu saat berpidato di hadapan para anggota Kongres dan pejabat pemerintah pada Selasa malam waktu Washington DC (Rabu pagi WIB). Dikenal sebagai “State of the Union,” pidato tahunan kenegaraan ini dimanfaatkan presiden AS untuk mengumumkan serangkaian kebijakan baru pemerintahnya.
Salah satu kebijakan baru Obama, upah minimum baru bagi “pegawai negeri” Amerika adalah sebesar US$10,10 (sekitar Rp122.000) per jam. Selama ini upah minimum sebesar US$7,25 (sekitar Rp88.000) per jam.
“Dalam beberapa pekan mendatang, saya akan menerbitkan perintah eksekutif yang mengharuskan kantor-kantor pemerintah federal untuk para pegawai secara adil sebesar minimal US$10,10 per jam, karena bila kita harus masak untuk pasukan kita atau mencuci piring mereka, kita tidak hidup dalam kemiskinan,” kata Obama yang disambut dengan tepuk tangan meriah para hadirin dalam pidato yang dikutip kantor berita Reuters.
Obama menyarankan agar keputusannya itu juga didukung oleh Kongres agar bisa berlaku bagi setiap pekerja Amerika di penjuru negeri. Menurut Obama kenaikan gaji itu sudah saatnya karena, secara perhitungan ekonomi, upah minimum pegawai pemerintah saat ini hanyalah 20 persen dari nilai yang didapat para pegawai Amerika sekitar 30 tahun yang lalu atau saat mendiang Presiden Ronald Reagan masih memerintah.
Kebijakan baru Obama ini mendapat sambutan beragam dari kalangan politisi, yang dikutip stasiun berita CNN. Politisi dari Partai Demokrat yang mendukung Obama sangat menyambut baik putusan itu. “Menaikkan upah minimum ini merupakan pesan yang sangat kuat. Ini bisa bergema di penjuru negeri,” kata Senator Ed Markey dari Partai Demokrat.
Sebaliknya, polisi dari Partai Republik yang beroposisi melihat langkah Obama itu sebagai sebuah kesalahan dan bisa memukul para pelaku usaha yang tengah berjuang untuk pulih dari krisis. “Bila kita naikkan biaya dari suatu hal, kita malah mendapat lebih sedikit,” kata Ketua DPR John Boehner dari Partai Republik. [viva.co.id]
Belum ada komentar