PM, Banda Aceh – Seleksi terbuka untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2023 di Kementerian Agama RI sejauh ini telah menjaring sedikitnya 18 calon yang dinyatakan lulus persyaratan administrasi.
Dari belasan calon tersebut, terdapat satu-satunya perempuan yang lulus, yakni Asmanah. Hal ini lantas mendulang apresiasi dari kalangan aktivis perempuan di Aceh.
Direktur Eksekutif Katahati Institute, Raihal Fajri dalam siaran persnya, Selasa (11/4/2023) mengatakan, potensi ini menunjukkan proses seleksi yang selama ini terkesan hanya sebagai ruang tarung yang didominasi laki-laki, justru sekarang bisa memunculkan perempuan-perempuan yang kompeten.
Diketahui, Asmanah saat ini menjabat Widyaiswara Ahli Madya di Kanawil Kemenag Provinsi Aceh. Ia telah melalui serangkaian pelatihan kepemimpinan di LAN RI dan Pusdiklat Administrasi Kemenag RI di Jakarta.
“Ini tentu saja menjadi modalitasnya untuk bisa memimpin,” tegas Raihal.
Tak hanya itu, sosok yang merupakan alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI itu juga alumni International Islamic University Malaysia (IIUM) dengan sejumlah penghargaan internasional, seperti Kepemimpinan Pengawas Peringkat Kebangsaan dan Antarbangsa yang diberikan Kementrian Pelajaran Malaysia, dan juga Karya Setia Lencana dari Presiden RI pada tahun 2014.
Asmanah juga merupakan widyaiswara terbaik/peserta terbaik pada pelatihan kewidyaiswaran yang diberikan oleh Kapusdiklat Tenaga Teknis Kependidikan dan Keagamaan.
Bagi Raihal, satu-satunya perempuan yang lulus dalam pencalonan tersebut dinilai akan membawa pengaruh positif bagi keterwakilan perempuan dalam semua lini kepemimpinan publik di Aceh.
“Ruang tersebut selama ini terkesan hanya ruang tarung laki-laki saja, apalagi di Aceh, belum pernah kita lihat kepala dinas perempuan kecuali di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Ini kan terkesan sekali bahwa perempuan dianggap hanya mampu memimpin lembaga yang hanya mengurusi isu perempuan saja,” imbuhnya.
Hal serupa juga diakui Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna. Ia berkaca dari pengalaman penjaringan calon pejabat publik sejenis di Aceh, di mana sangat sulit dijumpai calon perempuan yang ikut berkompetisi.
Menurut Husna, situasi ini langgeng lantaran banyak hal, salah satunya stigma yang sebenarnya perlu diuji lebih lanjut mengenai kepemimpinan perempuan. Padahal, kata dia, perempuan pemimpin yang berkualitas akan mampu mengakomodir kebutuhan semua kelompok.
“Perempuan pemimpin memiliki perspektif gender yang kuat, sehingga bisa memberikan perhatian khusus pada kesetaraan gender dan pelibatan kelompok marjinal termasuk penyandang disabilitas,” ujar Husna.
Dirinya berharap ke depan akan muncul lebih banyak perempuan berkualitas di Aceh, ini penting untuk menunjukkan bahwa kapasitas perempuan Aceh sudah mumpuni di segala bidang keahlian. []
Belum ada komentar