Agenda korupsi yang dikemas dengan berbagai pembenaran muncul dalam banyak bentuk di republik ini. Salah satunya adalah studi banding ke luar negeri, seperti yang diusulkan sejumlah anggota DPRA. Meski selalu menuai protes rakyat, agenda itu tetap saja muncul saban tahun.
Kabarnya, komisi-komisi di DPRA kembali mengagendakan studi banding ke AS dan beberapa negara di Eropa, termasuk Turki. Namun, sejauh ini agenda tersebut masih menunggu izin dari Gubernur Aceh dan Menteri Dalam Negeri.
Memang, seperti lawatan ke luar negeri sebelumnya, tidak semua anggota dewan sepakat dengan wacana tersebut. Sebagian mereka justru menolaknya karena dinilai lebih banyak mudharat ketimbang manfaat yang mereka peroleh dari lawatan tersebut.
Karena itu pula, selama ini banyak kritik terlontarkan terkait studi banding anggota DPRA. Sebab, seperti pengalaman sebelumnya, alih-alih untuk kepentingan kerja parlemen, justru menjadi semacam ajang plesiran yang celakanya ekuivalen dengan terhamburnya uang rakyat.
Bila untuk kepentingan kerja parlemen, sebenarnya ada banyak cara lebih efektif dan efisien yang bisa dilakukan anggota DPRA. Misalnya menggunakan informasi elektronik, lewat korespondensi atau teleconference dengan pihak terkait di luar negeri. Tapi cara-cara yang dapat mengefisienkan pengguanan uang rakyat semacam itu, selalu mereka abaikan. Dengan berbagai dalih, mereka justru berupaya keras memenuhi libido plesiran dengan menghaburkan uang rakyat.
Ironisnya, DPRA tidak pernah mengumumkan jadwal kunjungan ke luar negeri. Padahal, agenda itu dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan dana APBA. Sekretariat dewan juga tidak pernah mengumumkan siapa saja yang berangkat dan berapa dana yang dihabiskan untuk setiap kali kunjungan, serta hasil yang diperoleh dari studi banding ke beberapa negara tersebut.
Kalau niatnya baik, tentu DPRA akan mengumumkan setiap keberangkatan ke luar negeri, lengkap dengan daftar perserta dan biaya yang dihabiskan. Namun, hal itu tidak pernah dilakukan. Bahkan, mereka kerap melakukan plesiran secara diam-diam agar tidak terendus media. Hal ini makin menguatkan persepsi rakyat, bahwa kunjungan ke luar negeri tidak lebih dari upaya menggerogoti uang rakyat untuk kepentingan pribadi anggota dewan. Ini sama saja dengan tindakan korupsi yang dibungkus berbagai alasan pembenaran agar lulus dari jerat hukum.
Kita melihat, kebanyakan anggota Parlemen Aceh memang masih bergaya lama, palsu dan tidak membawa perubahan apapun. Perilaku mereka jauh dari semangat pembaruan dan profesionalisme. Mereka justru mengkhianati idealisme, sehingga runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif di Aceh. Hanya sedikit yang masih memegang penuh idealisme dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Itulah wajah dewan kita, yang tentunya representatif dari rakyat Aceh yang mereka wakili. Sehingga menjadi ketidakpatutan kalau mereka lebih memilih foya-foya keluar negeri, tanpa harus mendengar keluh kesah rakyat yang makin terjepit persoalan ekonomi.[]
Belum ada komentar