Aceh Tak Butuh Legislatif Pembual

Aceh Tak Butuh Legislatif Pembual
Orasi Politik Ketua DPD Gerindra Aceh, H.Ir.TA.Khalid, MM, pada acara pengukuhan Bapilu dan sayap Gerindra Aceh Utara dan Lhokseumawe, di Ruang Pertemuan Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Senin (24/2/2014) (Pikiran Merdeka I Fahrizal Salim)
Orasi Politik Ketua DPD Gerindra Aceh, H.Ir.TA.Khalid, MM, pada acara pengukuhan Bapilu dan sayap Gerindra Aceh Utara dan Lhokseumawe, di Ruang Pertemuan Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Senin (24/2/2014) (Pikiran Merdeka I Fahrizal Salim)
Orasi Politik Ketua DPD Gerindra Aceh, H.Ir.TA.Khalid, MM, pada acara pengukuhan Bapilu dan sayap Gerindra Aceh Utara dan Lhokseumawe, di Ruang Pertemuan Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Senin (24/2/2014) (Pikiran Merdeka I Fahrizal Salim)

PM, Lhokseumawe – Aceh tak butuh pemimpin atau wakil rakyat yang hanya pintar bicara tapi tak berbuat. Demikian ditegaskan Ketua DPD Gerindra Aceh, TA Khalid, dalam orasi politiknya dihadapan ratusan kader Gerindra Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Senin (24/2/2014).

Peugot Aceh ken peugot dro, tapi peugot nanggroe (berbuat untuk Aceh bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan negeri),” ujarnya dalam bahasa Aceh, saat pengukuhan Bapilu dan sayap Gerindra Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe di Ruang Pertemuan Hotel Lido Graha Lhokseumawe.

Khalid bahkan menuding karakter orang seperti itu (pembual_red) adalah karakter pengkhianat. Karakter orang seperti, kata dia, biasanya  niat  dan bicaranya tak selaras dan berbuat hanya untuk kepentingan pribadi.

“Karakter seperti itu tidak boleh ada pada kader Gerindra Aceh, karena Gerindra partai pergerakan, bukan partai persatuan maupun partai golongan. Gerindra berbeda dengan Parnas lainnya.Gerindra tidak mengenal masa kepengurusan periodik. Hari ini saya dianggap berkhianat, hari ini juga saya dicopot,” jelasnya.

Kebijakan Gerindra Aceh juga berbeda dengan Gerindra di provinsi lain di Indonesia, katanya.Gerindra Aceh berafiliasi dengan Partai Aceh, wajib memenangkan Partai Aceh untuk parlemen lokal, sementara untuk DPR-RI Partai Aceh harus mendukung Partai Gerindra.

“Ini berguna untuk memperjuangan kewenangan Aceh di tingkat pusat,”kata Khalid.

Dia mengingatkan, perjanjian damai (MoU) Helsinki bukanlah MoU pertama antara Pemerintah Pusat dengan Aceh, tapi yang kesekian kali.

“Kita tidak ingin Mou Helsinki gagal seperti MoU Lamteh dulu,” sebutnya.

Dia pun mengharapkan kader Gerindra Aceh memahami afiliasi antara Partai Gerindra dengan Partai Aceh, bahwa hanya demi menjaga perdamaian dan kemerdekaan Aceh dalam bingkai NKRI. [ZAL]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait