pikiranmerdeka.com – Secara nasional, Aceh merupakan provinsi terbesar mengalokasikan dana dampingan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Aceh juga dinilai lebih sukses oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bank Dunia. Secara terintegrasi tak kurang Rp5,3 triluan dana sudah dikucurkan untuk pembangunan berbagai infrastruktur gampong.
Jumlah itu merupakan total dari dana PNPM dan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG). Sejak tahun 2007 hingga 2014, Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana PNPM ke Aceh sebesar Rp2,87 triliun. Sementara Pemerintah Aceh sejak tahun 2009 hingga 2014 mengalokasikan dana dampingan program PNPM melalui BKPG sebesar Rp2,50 triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, Drs Zulkifli HS MM. “Pemerintah Aceh melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) terus mengupayakan pembangunan gampong. Keseriusan Pemerintah Aceh terlihat dari besarnya kucuran dana Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) setiap tahunnya,” jelas Zulkifli.
Selain itu kata Zulkifli, tahun anggaran 2014 sebagaimana Memorandum of Understanding (MoU)antara Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Aceh, disepakati kerja sama pelaksanaan BKPG terintegrasi dengan PNPM Mandiri Perdesaan melalui penyediaan tenaga pendamping program yang dananya bersumber dari APBN 2014.
“Secara nasional hanya ada dua provinsi yang mengalokasikan dana untuk dampingan program pusat tersebut, yakni Aceh dan Papua. Provinsi Aceh merupakan yang terbesar diberikan Pemerintah Pusat dalam hal penyediaan dana pendamping program,”lanjutnya.
Masih menurut Zulkifli, atas keberhasilan Pemerintah Aceh tersebut, Pemerintah Pusat memberikan berbagai apresiasi. Dintaranya, Kementerian Dalam Negeri menetapkan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah sebagai Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu Provinsi Aceh juga diberikan penghargaan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan sebagai juara pertama pada aspek operasional tahun 2013.
Keberhasilan Aceh yang mengalokasikan dana daerah (BKPG) terintegrasi PNPM Mandiri Perdesaan membuat Aceh menjadi rujukan bagi daerah lainnya. BPM Aceh diundang ke berbagai daerah untuk mempresentasikan keberhasilan tersebut. “Dalam waktu dekat, Satker Pusat juga mengundang kita untuk presentasi di Papua,” ungkap Zulkifli. [adv]
Belum ada komentar