Takengon – Menjelang pemilihan umum yang tinggal lima hari lagi, Kabupaten Aceh Tengah terancam gagal melaksanakan pemilu 9 April mendatang.
Penyebabnya, sejumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) kabupaten tersebut mengundurkan diri.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pengunduran diri sejumlah anggota PPK dan PPS tersebut dilakukan menyusul tidak adanya kejelasan status atau legalitas Komisioner KPUD atau Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah.
Sebagaimana diketahui, Komisioner terpilih Kabupaten Aceh Tengah digugat ke PTUN Jakarta oleh sejumlah anggota DPRK dan pimpinan partai politik di Aceh Tengah. Dalam gugatannya, mereka meminta PTUN membatalkan SK KPU Aceh Tengah karena diduga melanggar Peraturan Daerah atau Qanun No 7 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh.
Pada sidang Putusan yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2014, PTUN mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU No 706/KPTS/KPU/Tahun 2013 tanggal 12 September 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota KIP Aceh Tengah Periode 2013-2018.
Namun, komisioner KIP Aceh Tengah yang dilantik pada 22 Februari 2014 lalu tetap melaksanakan tugas mereka sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten tersebut.
Saat dikonfirmasi kepada salah seorang anggota PPK Aceh Tengah yang ikut mengundurkan diri, Musalla, membenarkan alasan terkait pengunduran dirinya dari anggota PPK.
“Kita takut hari H (pemilu) nantinya kita tidak diakui. Karena PTUN sudah membatalkan SK mereka yang dikeluarkan KPU,” ujar Musalla, yang juga Ketua PPK Kecamatan Lut Tawar, Aceh Tengah.
Musalla bersama sejumlah rekannya sudah mendatangi KPU Pusat di Jakarta untuk menanyakan perihal ini. Kata dia, hak pencabutan tugas komisioner Kabupaten Aceh Tengah bisa dilakukan oleh KIP Provinsi Aceh.
“Mengapa KIP Aceh tidak mengambil alih, kalau ini bermasalah. Kami tidak ingin terjadi sesuatu nantinya, bagi kami lebih baik menghindari masalah,” terang Musalla.[viva.co.id]
Belum ada komentar