PM, Jakarta – Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan secara serentak ini dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa pelantikan mencakup gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota terpilih. “Pelantikan kepala daerah terpilih yang hasil pemilihannya tidak bersengketa di MK akan dilaksanakan secara serentak pada 6 Februari 2025,” ujar Rifqi dalam rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Namun, untuk wilayah yang hasil pemilihannya masih dalam sengketa di MK, pelantikan baru akan dilakukan setelah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Rifqi menjelaskan, Mahkamah Konstitusi diberi waktu hingga 15 Maret 2025 untuk menyelesaikan seluruh perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024.
“Bagi daerah yang masih menjalani proses perselisihan hasil pemilihan di MK, pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Rapat kerja ini juga dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Agenda utamanya adalah membahas mekanisme pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Kesepakatan ini diharapkan menjadi landasan yang jelas untuk memastikan pelantikan kepala daerah berlangsung tepat waktu dan sesuai aturan hukum. Selain itu, pemerintah berharap pelantikan serentak ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di daerah-daerah hasil Pilkada 2024.
Belum ada komentar