PM, Banda Aceh – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam merumuskan kebijakan strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Diwarsyah, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada acara Aceh Economic Forum yang digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Aceh di Ballroom The Pade Hotel, Kamis (16/1/2025).
Menurut Diwarsyah, Pemerintah Aceh telah menggulirkan berbagai program strategis, termasuk pelatihan keterampilan kerja dan pemberian akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas utama dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif dan kompetitif.
“Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi terus kami dorong guna mempercepat pengurangan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Diwarsyah.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Aceh telah menerbitkan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 03/INSTR/2023 yang mengatur penggunaan produk-produk lokal oleh berbagai instansi, termasuk Bupati/Walikota, SKPA, BUMN/BUMD, serta sektor jasa hospitality. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan penggunaan produk Aceh dalam kegiatan kedinasan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Instruksi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta menjaga stabilitas inflasi,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Diwarsyah juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Aceh dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, dunia usaha, serta kalangan akademisi. Kolaborasi yang kuat diyakini akan mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kemitraan dengan sektor swasta sangat diperlukan dalam pendampingan UMKM, pengembangan infrastruktur konektivitas, serta peningkatan literasi keuangan di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Rony Widijarto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi di Aceh berperan penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Menurutnya, sektor pertanian menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh, sehingga diperlukan strategi optimal dalam pengembangannya.
“Selama ini, banyak hasil pertanian dari Aceh yang diolah di Sumatra Utara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mendorong hilirisasi pertanian agar nilai tambahnya tetap berada di Aceh,” ungkap Rony.
Ia optimistis, jika hilirisasi pertanian dapat diperkuat dengan digitalisasi dan mekanisasi, pertumbuhan ekonomi Aceh akan semakin meningkat dan berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Acara Aceh Economic Forum turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, Safuadi; Guru Besar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Lampung, Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc; Kepala BPS Aceh, Ahmadriswan; serta Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Aceh, Aliasuddin. Diskusi yang berlangsung diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret dalam mendukung pembangunan ekonomi Aceh di masa depan.
Belum ada komentar