PM, Banda Aceh – Juru Bicara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh Nomor Urut 1, Hendra Budian, meminta Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak untuk tidak berlebihan menanggapi usulan penambahan pasukan keamanan di Aceh. Menurutnya, reaksi Abu Razak yang mengaitkan permintaan tersebut dengan pelecehan terhadap Forkopimda Aceh, termasuk Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Pj Gubernur Aceh, dan DPR Aceh, adalah langkah yang tidak tepat.
Hendra menilai respons Abu Razak mencerminkan kepanikan yang tidak perlu. “Kenapa harus panik? Biasanya, yang panik itu mereka yang memiliki niat untuk berbuat curang. Logika sederhananya seperti itu,” ujar Hendra pada Senin (18/11/2024) malam.
Permintaan penambahan pasukan keamanan sebelumnya disampaikan oleh Anggota DPR RI Samsul Bahri Tiyong kepada Kapolri, merujuk pada sejumlah insiden yang mengindikasikan kerawanan Pilkada di Aceh. Salah satu contoh adalah pengeroyokan ketua tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Pidie Nomor Urut 1 yang terjadi Minggu malam (17/11/2024). Selain itu, isu ini juga menjadi bagian dari pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas RI pada 13 November 2024.
Menurut Hendra, menolak penambahan pasukan sama saja dengan mengabaikan upaya untuk memastikan Pilkada yang aman, damai, dan jujur. “Penambahan pasukan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan Forkopimda, tetapi untuk mendukung terciptanya keamanan. Masalah kerawanan Pilkada Aceh telah menjadi perhatian nasional,” jelasnya. Hendra juga mengingatkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya telah menyampaikan potensi kerawanan Pilkada di 15 provinsi, termasuk Aceh.
Penambahan pasukan, tegas Hendra, harus dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga perdamaian Aceh, bukan sebagai indikasi konflik. “Kita tidak ingin pesta demokrasi ini mencoreng perdamaian Aceh. Aparat keamanan adalah mitra dalam memastikan kondisi tetap kondusif,” katanya.
Hendra mengapresiasi kinerja TNI dan Polri dalam menjaga keamanan Pilkada Aceh 2024 dan berharap pengamanan di daerah-daerah rawan seperti Aceh Besar, Bireuen, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, dan wilayah lainnya dapat ditingkatkan. Ia juga mendukung usulan Samsul Bahri Tiyong agar penambahan pasukan difokuskan pada wilayah tertentu yang rawan konflik, baik untuk pengamanan TPS maupun lingkungan masyarakat.
“Pilkada adalah pesta demokrasi, bukan pesta intimidasi. Penambahan pasukan bertujuan untuk menjaga suasana damai dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Aceh,” tutup Hendra.
Belum ada komentar