Seluruh Lembaga Keuangan Harus Kompak Tangani Perekonomian di Aceh

IMG 20230505 WA0017 660x330 1
Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, saat menyampaikan sambutan pada acara Halal Bihalal Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Aceh, di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Jumat, (5/5/2023) malam. [Dok. Humas]

PM, Banda Aceh – Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi berharap seluruh lembaga keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh dapat mengatasi berbagai masalah perekonomian di Aceh.

Dalam acara halal bihalal FKIJK yang digelar di Hotel Hermes Palace, Jumat (5/5/2023) malam itu, Mawardi menegaskan koordinasi dan kerja sama antar lembaga keuangan dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Karena itu, ujarnya lagi, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi kerja sama tersebut. Mawardi juga menambahkan, peningkatan kedisiplinan dan etos kerja menjadi hal penting dalam menjalankan tugas di Aceh.

“Sebab hanya dengan unsur inilah kita akan lebih mudah mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi, mulai dari masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lainnya,” kata Mawardi.

Ketua Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh yang juga Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah, mengharapkan momentum halal bihalal tersebut dapat memperkuat hubungan antar seluruh industri jasa keuangan yang ada di Aceh. Baik dari perbankan, lesing, asuransi, pasar modal dan berbagai jenis lembaga keuangan lainnya.

“Dengan kekompakan dan kebersamaan Insya Allah kita bisa membangkitkan ekonomi Aceh,” kata Muhammad.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri, mengatakan, seluruh lembaga keuangan harus kompak dan tidak boleh menyerah untuk membangkitkan ekonomi Aceh. Ia mengatakan, pihaknya dari OJK siap mendukung penerapan sistem industri keuangan Aceh yang berlandaskan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Yusri menyebutkan, setidaknya ada 52 jaringan lembaga keuangan di Aceh baik dari perbankan, lesing, asuransi, PNM maupun pasar modal. Ia berharap puluhan jaringan industri keuangan itu dapat menjadi akses ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan, lembaga keuangan di Aceh yang menerapkan sistem syariah kini pelayanannya juga sudah sama dengan lembaga keuangan konvensional.

“Tinggal satu lagi, yaitu penyamaan harga produk pembiayaan antara lembaga keuangan di Aceh dengan daerah lainnya, ini menjadi PR kita,” kata Yusri.

Yusri yakin, dengan optimisme seluruh lembaga keuangan di Aceh bisa memenuhi segala yang diharapkan masyarakat. Ia mengatakan, fokus industri keuangan di Aceh tahun 2023 ini adalah meningkatkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 10-12 persen. [*]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

IMG 20230209 WA0025 660x330 1
Asisten Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh, Dr. M. Jafar, SH, M.Hum, saat memimpin rapat PPUU-DPD RI, dalam rangka Kunjungan Kerja Inventerisasi Materi Permasalahan dan Solusi Terkait RUU Tentang SPSDA yang diselenggarakan oleh DPD-RI, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis (9/2/2023). [Dok. Humas]

Sambangi Aceh, DPD Jaring Masukan Soal RUU Pengelolaan SDA