Soal BLUD SMK, Alhudri: Pendidikan Vokasi Tak Cuma Urusan ‘Jual Beli’

blud umkm1
Kadisdik Aceh, Alhudri. [Ist]

PM, Banda Aceh – Usai beralihnya status 68 SMK di Aceh menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri meminta seluruh kepala SMK menyusun langkah terukur untuk mengembangkan potensi sekolah.

“Kepala sekolah harus cakap dalam mengelola potensi sekolah. Menelurkan inovasi dan terobosan-terobosan yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem BLUD yang sehat dan transparan,” kata Alhudri, Selasa (21/3/2023).

Konsep BLUD SMK, kata Alhudri, berangkat dari keinginan untuk mempertemukan dan menjodohkan lulusan SMK dengan dunia kerja dan dunia usaha lewat pendidikan vokasi. Ia menegaskan hal ini tidak boleh dimaknai hanya sebatas urusan “menjual dan membeli”.

Di sini, ujarnya, kepala sekolah harus cakap mengombinasikan produk yang bakal diproduksi di SMK. Di sisi lain, mereka harus pula mampu bekerja sama dengan BLUD SMK lain untuk saling mendukung pengembangan masing-masing SMK.

Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Aceh, Asbaruddin mengakui peralihan status ini tidak mudah. Karena itu pihaknya bakal membantu seluruh kepala SMK untuk memudahkan proses adaptasi sehingga BLUD di SMK dapat berjalan optimal.

Lewat status BLUD ini, imbuhnya, kemampuan peserta didik diasah untuk melahirkan produk berkualitas yang dibutuhkan masyarakat dengan harga kompetitif.

Menurutnya, keterbatasan industri besar di Aceh adalah kelemahan yang dapat diubah menjadi kekuatan untuk membangkitkan ekonomi, lewat produk-produk yang dihasilkan oleh seluruh SMK yang ada di Aceh, termasuk sekolah yang berstatus swasta.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, kata Asbaruddin, dapat dilibatkan untuk memberikan bantuan permesinan yang dibutuhkan oleh BLUD SMK. Asbaruddin hakul yakin produk yang dihasilkan SMK dapat menekan inflasi daerah dan menggerakkan roda perekonomian.

Saat ini, Asbaruddin mengungkapkan, aturan tentang remunerasi sedang digodok. Sehingga para pelajar tidak sekadar mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja. Mereka juga berpeluang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka lakukan selama menjalani pendidikan.

“Saat ini bola berada di kaki para kepala SMK. Mereka dituntut untuk mengasah kemampuan kewirausahaan dan menularkan jiwa usahawan itu kepada para guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Gol saat ini ditentukan oleh seberapa besar hasrat sekolah untuk maju dan mengembangkan potensi mereka,” kata Asbaruddin.

Asbaruddin mengungkapkan saat ini terdapat 22 SMK di Aceh–sekolah berlabel SMK Pusat Keunggulan–yang siap tancap gas menjalankan fungsi BLUD. Namun ia berharap SMK lain dapat segera melakukan hal yang sama.

Ia pun menyadari bahwa mengubah pola pikir dan sikap kepala sekolah dan guru, untuk disesuaikan dengan kebutuhan kewirausahaan di SMK, tidak mudah. Namun, Asbaruddin mengingatkan, kewirausahaan adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, sesuai dengan aturan perundang-undangan.

“Tapi saya yakin dunia pendidikan kita bakal beradaptasi dan merespons status BLUD ini dengan baik dan cepat untuk menciptakan ekosistem UMKM yang sehat dan berdaya saing. Disdik Aceh akan terus memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi SMK untuk mengeluarkan potensi terbaik dan bersaing secara global,” kata Asbaruddin.[]

 

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

IMG 20201117 WA0010
Pemerintah Aceh dalam pertemuan dengan Ketua Komite Program Jalur Rempah Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud, Ananto K. Seta, di Biro Isra Setda Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/11/2020). (Foto/Ist)

Ditjen Kebudayaan: Aceh Ujung Tombak Jalur Rempah