PM, Banda Aceh – Permintaan maaf Gubernur Aceh Nova Iriansyah soal batalnya pembangunan rumah dhuafa karena tidak APBA Perubahan dianggap hanyalah sandiwara belaka. Nova juga dituding pura-pura meminta maaf, seolah-olah dia sangat peduli pada nasib rakyat miskin.
“Faktanya hampir empat tahun ia berkhianat pada masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa. Tiap tahun ada saja pencoretan atau pembatalan rumah dhuafa,” ungkap Ketua Komisi V DPR Aceh, Falevi Kirani, dalam siaran pers kepada awak media, Rabu, 29 September 2021.
Pernyataan Falevi ini dilatarbelakangi oleh permintaan maaf Gubernur Nova kepada masyarakat calon penerima rumah dhuafa. Permohonan maaf tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA dengan menyalahkan DPRA karena tidak menyetujui APBA Perubahan 2021. Menurut Jubir Muhammad MTA, selain anggaran untuk rumah dhuafa, anggaran insentif mukim, camat dan Nakes juga tidak bisa direalisasikan karena tidak adanya APBA-P.
Falevi mengatakan selama ini pemerintah Aceh di bawah Nova Iriansyah juga tidak pernah mengusulkan pembangunan rumah dhuafa sesuai target RPJM, yaitu 6.000 unit per tahun.
Tahun 2018 misalnya, dari 4.200 unit rumah dhuafa yang telah dianggarkan dalam APBA, semuanya dibatalkan Plt Gubernur Nova dengan tidak menerbitkan Pergub Hibah setelah Irwandi ditangkap KPK.
Sementara tahun 2019, dari 5.987 unit yang dianggarkan dalam APBA, kata Falevi, hanya 4.076 unit yang dibangun. Artinya ada 1.800 unit lebih yang juga dibatalkan pembangunannya.
Pada tahun 2020 hanya dibangun 4.040 unit dari seharusnya 6.000 unit. Terparah tahun 2021 tidak ada satu unit pun rumah dhuafa yang dianggarkan oleh Pemerintah Aceh dalam APBA.
“Semuanya dicoret, digantikan dengan proyek siluman yang bernama “apendix”. Kalaupun ada 780 unit yang sudah dan sedang dibangun oleh Dinas Perkim, itu semua usulan Pokir DPRA. Itu belum termasuk 1.100 unit rumah dhuafa di Baitul Mal yang tiga tahun berturut-turut dibatalkan,” kata Falevi.
Bersandar fakta-fakta tersebut, Falevi mengungkapkan bahwa sudah jelas Nova merupakan pengkhianat bagi kaum dhuafa Aceh. Apalagi pembangunan 30 ribu unit rumah dhuafa selama 5 tahun merupakan janji kampanye Irwandi-Nova yang telah ditetapkan dalam RPJMA 2017-2022.
Artinya menurut Falevi, setiap tahun Pemerintah Aceh berkewajiban membangun 6.000 unit rumah dhuafa. Namun itu tak pernah diwujudkan dalam arah kebijakan anggaran tahunan APBA. Malah ia lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain yang nilainya ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Padahal bukan program prioritas dalam RPJMA.
“Jadi kalau sekarang Gubernur Nova minta maaf, jelas itu hanya upaya cuci tangan dari dosa-dosa politiknya kepada masyarakat miskin. Juga bentuk buang badan atas tanggung jawab moralnya untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada rakyat. Gubernur Nova juga secara licik memanfaatkan momentum tidak adanya APBA-P untuk membenturkan masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa dengan DPRA,” tutur Falevi.
Dengan demikian, menurut Falevi, Nova membangun opini publik bahwa DPRA-lah yang telah membuat hak-hak kaum dhuafa tersebut tidak tertunaikan. Dia berharap Nova Iriansyah tidak mengkambinghitamkan DPRA atas kegagalannya selama menjadi Gubernur Aceh. Falevi juga menyebutkan upaya cuci tangan itu lantaran dosa politik Nova terhadap rakyat yang sudah menumpuk.
“Saya pribadi meragukan jika Gubernur Nova benar-benar meminta maaf kepada masyarakat calon penerima bantuan rumah dhuafa. Karena sebelumnya sudah bertahun-tahun melakukan kebijakan mencoret atau membatalkan rumah dhuafa, ia tak pernah minta maaf. Begitu juga dengan berbagai janji dan kebijakan yang tidak pro rakyat yang telah dilakukannya, tak pernah kita baca Nova minta maaf. Gubernur Nova ini bukan tipikal pemimpin yang suka minta maaf pada rakyatnya. Saya curiga jangan-jangan permintaan maaf ini hanyalah improvisasi pribadi dari Jubir MTA dengan mencatut nama Gubernur Nova. Demi kepentingan propaganda mendiskreditkan lembaga DPRA dihadapan rakyat. Kalau ini yang terjadi sungguh sangat disayangkan,” ulas Falevi panjang lebar.
Padahal menurut Falevi, jika Gubernur Nova komit pada janji kampanye dan target RPJMA terkait program pembangunan rumah dhuafa, harusnya ia sendiri yang pasang badan agar pembangunan 6.000 rumah dhuafa selalu masuk dalam APBA tiap tahunnya. Hal tersebut menurutnya diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang berani mengganggu eksistensi program tersebut.
“Ini yang terjadi malah ia sendiri yang mencoretnya. Jadi, berhentilah bersandiwara wahai Gubernur Nova!”[]
Belum ada komentar