Kongres Partai Hijau Indonesia pada Minggu (7/3/2021) yang digelar secara daring telah menetapkan anggaran dasar, presidium nasional dan majelis pertimbangan partai untuk periode 2021-2026.
Roy Murtadho, salah satu dari presidium terpilih, menyatakan kongres PHI berlangsung dinamis. Pembahasan seputar tantangan model organisasi terus mengemuka dalam pertemuan itu.
Akibatnya, kongres yang direncanakan hanya dua hari (27-28 Februari 2021), akhirnya harus dilanjutkan hingga 7 Maret 2021 kemarin
“Kita berupaya menjawab persoalan model organisasi yang selama ini terkesan hierarkis, sentralistis, birokratik, otoriter dan kurang berpihak pada kelompok perempuan serta kaum muda,” kata Roy.
Karena itu, gerakan partai perlu didasari pada prinsip politik hijau. Roy menjelaskan prinsip-prinsip itu, di antaranya kearifan ekologis, keadilan sosial, demokrasi partisipatoris, tanpa kekerasan, keberlanjutan dan penghargaan terhadap keberagaman.
Selain itu, pertimbangan lain dari perubahan organisasi PHI mengacu pada perkembangan manajemen dalam era Heterarki atau era Holakrasi yang tengah terjadi saat ini.
Heterarki adalah sistem organisasi di mana elemen-elemen organisasi tidak memiliki peringkat (non-hierarkis) atau minim hierarki. Sementara, Holakrasi adalah sistem tata kelola organisasi di mana kewajiban, wewenang dan pengambilan keputusan didistribusikan secara merata kepada anggota organisasi.
“Dalam bahasa lain, PHI menginginkan kedaulatan anggota partai yang sejati,” simpulnya.
Presidium lainnya, Dimitri Dwi Putra menjelaskan bahwa kebijakan afirmasi juga disepakati peserta kongres, yakni dengan menjamin kepemimpinan perempuan, kelompok tertentu dan anak muda dengan usia di bawah 30 tahun dalam wadah kepemimpinan kolaboratif yang bersifat kolektif-kolegial.
“Makanya, jumlah pemimpin pun diperluas menjadi 5 orang,” katanya. []
Belum ada komentar