Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebijakan pengenaan tarif bagasi oleh Lion Air Group memiliki nilai positif. Salah satunya bisa meningkatkan on-time performance dari maskapai.
“Pengurangan bagasi ini, malah ada satu yang positif, pasti orang enggak mau repot-repot, ya udah aku bawa baju seperlunya saja, jadi ringkas dan mengakibatkan orang tidak mengantre,” ujar Budi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa (8/1).
Pernyataan Budi Karya menanggapi kebijakan Lion Air dan Wing Air terkait bagasi tercatat dan barang bawaan untuk layanan penerbangan domestik. Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro sebelumnya menyatakan, per 8 Januari 2018, bagasi tercatat yang dibawa penumpang di penerbangan domestik tak lagi gratis.
Danang menyebutkan, tarif berat bagasi yang dibayar sesuai berat bagasi aktual saat penumpang melakukan check in di bandara. Misalnya, jika bagasi yang dibawa melebihi ketentuan maka penumpang akan dikenai tambahan biaya per kilogram sesuai dengan rute masing-masing.
Sedangkan untuk voucher prepaid baggage ini, penumpang bisa membelinya sekaligus saat memesan tiket baik melalui situs resmi Lion Air maupun melalui agen travel. Danang menjelaskan voucer prepaid baggage ini dijual mulai dari berat 5 kilogram hingga 30 kilogram dengan harga yang disesuaikan dengan rute tujuan.
Secara hukum, kata Budi, koorporasi memang diperbolehkan mengatur soal tarif tersebut. Kementerian Perhubungan juga telah menggelar rapat untuk membicarakan apakah peraturan itu akan mempengaruhi layanan atau tidak. “Kan tiba-tiba tadinya enggak bayar, jadi bayar, ada yang enggak bawa duit, enggak ngerti begitu,” ujar Budi.
Oleh karena itu, Kemenhub mengizinkan pengenaan tarif itu asalkan Lion Air melakukan masa transisi untuk sosialisasi selama dua pekan. “Dalam dua pekan tetap tidak bayar dan kami minta Lion Air dan operator bandara melakukan uji coba supaya pada hari ke-15 sudah lancar,” kata Budi.
Sumber: Tempo
Belum ada komentar