PM, Aceh Tenggara – Salah satu tokoh masyarakat di Aceh Tenggara meminta kepada anggota DPRK setempat agar saat tim panitia khusus (Pansus) turun ke sejumlah Dinas, bisa lebih serius dan tidak sekedar formalitas belaka.
Saat ini, anggota DPRK sedang melakukan kunjungan atau Pansus ke seluruh dinas atau instansi terkait yang ada di Aceh Tenggara. Pansus tengah menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati dan Wakil Bupati Agara tahun 2017.
“Harus jelas apa yang disoroti dewan saat gelar Pansus ke SKPK itu. Yang pasti berkaitan dengan polemik yang terjadi di Agara serta LKPJ tahun 2017. Kita meminta pansus DPRK ke sejumlah SKPK jangan hanya agenda formalitas saja,” ujar tokoh masyarakat, Nawi Sekedang SE kepada pikiranmerdeka.co, Rabu (11/7).
Ia menambahkan, saat ini yang perlu disoroti dewan di antaranya adalah soal pelayanan publik, peningkatan mutu pendidikan dan adanya dugaan pungutan liar di Dinas Pendidikan serta dinas lainnya.
“Tak hanya itu, penempatan aparatur sipil negara (ASN) di suatu jabatan yang tak sesuai aturan juga harus menjadi sorotan dewan, pasalnya mutasi dan rotasi jabatan di Agara telah menjadi permasalahan serius di KASN, KemenPAN-RB dan Kemendagri,” kata Nawi.
Masalah lainnya yang perlu ditelusuri, yaitu perekrutan tenaga honorer di Agara. Diketahui beberapa waktu lalu Pemkab Agara memberhentikan ribuan tenaga honorer tanpa sebab yang jelas. “Pemerintah beralasan pemberhentian itu lantaran APBK Agara yang tengah defisit,” sebut dia.
Ia kembali menegaskan bahwa kunjungan ke SKPK itu jangan hanya berisi pertemuan seremonial saja. Namun harus jelas apa poin rekomendasi yang diberikan dari DPRK ke Bupati Agara nantinya.
“Harus jelas apa yang direkomendasikan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat banyak. Sebab ada dugaan Pansus dewan kerap kali diisukan melakukan deal-deal atau kesepakatan dengan sejumlah SKPK,” tukas Nawi.
Seharusnya, kata Nawi lagi, bila memungkinkan setelah Pansus selesai, DPRK mengajak Ormas, LSM, tokoh masyarakat, jurnalis, OKP dan pihak terkait lainnya untuk dimintai masukan terkait LKPJ.
“Menampung semua masukan untuk arah pembangunan Aceh Tenggara ke depan sehingga menjadi lebih baik lagi,” tutur ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Agara itu.
Sementara itu ketua DPRK Aceh Tenggara, Irwandi Desky saat ingin dimintai tanggapan terkait tuntutan masyarakat ini, masih sulit dihubungi. Panggilan seluler dan pesan singkat yang dikirim pikiranmerdeka.co, Rabu (11/7) tak kunjung diresponnya. []
Reporter: Jufri
Belum ada komentar