Anggota DPRK Agara: Anggaran Defisit, Bupati Malah Beli Mobil Dinas

Anggota DPRK Agara: Anggaran Defisit, Bupati Malah Beli Mobil Dinas
Ilustrasi.

PM, Aceh Tenggara –  Kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara (APBK) tahun 2018 dinyatakan defisit oleh Bupati dan wakil Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinem-Bukhari. Hal itu kerap kali ia nyatakan dalam beberapa kesempatan. Anehnya meski kondisi APBK Agara saat ini defisit, tetapi tahun 2018 ini Pemkab setempat kembali lagi membeli 3 unit mobil dinas dengan pagu yang dianggarkan mencapai Rp 1,3 miliar,

“Iya, itu kan aneh sekali, APBK kita defisit tapi masih sempat beli mobil dinas,” kata anggota DPRK Agara, H.M. Sopian Desky S.Ag kepada pikiranmerdeka.co, Kamis (28/6).

Perlu diketahui, untuk pengadaan mobil dinas Bupati Agara di APBK tahun 2017 sebelumnya sudah dialokasikan sekitar Rp 800 juta. Bahkan ditambah lagi di APBK-perubahan 2017 hingga totalnya menjadi Rp 1,4 miliar.

Tak hanya itu saja, dalam APBK 2018 ada lagi penganggaran untuk membeli 3 unit mobil dinas sebesar Rp 1,3 miliar yang peruntukkannya dinilai belum begitu mendesak.

“Jika memang APBK defisit mengapa dibeli lagi mobil dinas yang tak begitu urgen,” ucap politisi partai Nasdem itu.

Selain itu, Bupati juga sedang melakukan penerimaan tenaga pelayanan khusus (TPK) atau tenaga honorer di lingkup Pemkab Agara. Menurut Sopian, tentu hal itu sangat berbanding terbalik dengan pernyataan Bupati kepada sejumlah awak media saat baru dilantik dulu. Dimana, ia menegaskan bahwa tenaga honorer akan diberhentikan karena kondisi APBK Agara dalam keadaan defisit.

“Jadi defisit APBK itu berlaku untuk rakyat atau pejabat,” tukas Sopian.

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah kabupaten/kota, angka defisit Aceh Tenggara masih terbilang rendah sebab masih pada level 0,56.  Sebenarnya masih ada kepentingan lain yang jauh lebih urgen, ujar Sopian, ketimbang hanya membeli mobil dinas maupun kebutuhan lainnya.

“Salah satunya kegiatan MTQ kabupaten, sebab tahun ini sudah dihapuskan Dinas Syariat Islam dengan alasan kondisi APBK defisit, anehnya beredar kabar MTQ akan tetap digelar tetapi dananya dari APBK-perubahan tahun 2018,” ungkap Sopian. []

Reporter: Jufri

 

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait

Dinsos Agara Serahkan Bantuan Usaha ke 10 Kelompok Masyarakat
Wakil Bupati Aceh Tenggara, Bukhari didampingi Plt Kadis Sosial, Bakri saat menyerahkan bantuan bagi 10 kelompok KUBE fakir miskin di Aula Bappeda Kutacane. (PM/Jufri)

Dinsos Agara Serahkan Bantuan Usaha ke 10 Kelompok Masyarakat