PM, Jantho – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar diharapkan tidak hanya tegas dalam penutupan galian C di zona larang tambang. Namun, pemerintah juga harus memberi izin kepada masyarakat dan menetapkan zona tambang rakyat untuk masyarakat.
“Penutupan galian C di beberapa wilayah di Aceh Besar tidak menjadi langkah bijak. Malah penutupan tambang galian C bakal menimbulkan permasalahan baru,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar H Khairudin, Sabtu (12/5) kepada PIKIRANMERDEKA.CO.
Baca Juga: Pemkab Aceh Besar Diminta Jamin Kebutuhan Masyarakat Selama Ramadhan
Menurut politisi partai Golkar ini, penyelesaian galian C harus diselesaikan secara menyeluruh dan tidak hanya menutup lokasi saja. Pasalnya, akibat dari penertiban ini akan berdampak pada sektot lain, karena material galian C dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur.
“Penutupan galian C akan berdampak terhadap pelaksanaan proyek APBK/APBA dan proyek APBN. Untuk itu, lokasi wilayah tambang zona aman untuk tambang perlu ditetapkan. Sehingga para pengusaha tamabang galian C bisa memperoleh izin tambang dari pemerintah yang legal dan resmi,” ujarnya.
Dengan ditetapkan zona tamang rakyat, kata dia, juga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun demikian, kata dia, Pemerintah harus dapat mengendalikan dampak lingkungan dari galian C.
Diakuinya, akibat pengambilan galian C yang tidak terkendali selama ini berdampak pada lingkungan dan perubahan struktur tanah.
Sebelum kerusakan dan ancaman lebih parah, sambunya, pemerintah harus lebih tannggap terhadap isu lingkungan ini.
“Pemeintah harus mengawasi areal tambang galian c secara berkala terhadap izin yang sudah diberikan. Pemerintah harus cakap mengelola sumber kekayaan alam yang terbatas, dan tidak terbarukan dengan sebaik-baiknya dan deperuntukan untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.()
Belum ada komentar