PM, Pidie Jaya – Guna mewujudkan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), perangkat gampong (Bendahara serta Operator) di Kabupaten Pidie Jaya, dilatih mengunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
Penggunaan aplikasi tersebut merupakan pertama di Kabupaten Pidie Jaya, sejak dana Desa dikucurkan oleh Pemerintah Pusat.
Program Siskeudes tersebut sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Desa dan Daerah Tertingal serta Komisi Pembarantasan Korupsi, tentang penggunaan dan pengelolaan ADD secara kredibel dan transparan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Pidie Jaya, Abdul Syakur kepada PIKIRANMERDEKA.CO, Kamis (22/3) mengatakan, pelatihan tersebut digelar selama dua hari.
Kegiatan itu, kata dia, merupakan tindak lanjut dari penjanjian Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, dengan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Aceh, ihwal pengelolaan ADD diharuskan menggunakan Aplikasi Siskeudes.
“Pemkab berjanji, semua Desa akan menggunakan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dana desa. Jadi Bendahara gampong serta operator gampong terlebih dahulu harus mengikuti pelatihan sebelum menggunakan aplikasi tersebut. Karena di Pidie Jaya tahun ini merupakan yang pertama menggunakan aplikasi tersebut,” katanya.
Kata dia, dalam pelatihan penggunaan Siskeudes tersebut pihak DPMG Kabupaten Pidie Jaya, menyedia pematerinya guna melatih peserta pelatihan tersebut. Sedangkan usulan pelaksanaannya, maupun jadwal acara diusulkan langsung oleh forum Keuchik Gampong ke Intansi terkait.
Selain memberikan pelatihan penggunaan aplikasi tersebut kepada Bendahara serta Operator gampong itu, sambung Abdul Syakur, pihak pemateri juga akan mendampingi desa-desa yang masih memiliki kendala dalam mengoperasi Siskeudes tersebut.
Disebutkan, pelatihan Siskeudes tersebut baru diikuti oleh Gampong-gampong di enam Kecamatan dari total delapan Kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, yaitu Pante Raja, Trienggaden, Meureudu, Ulim, Meurah Dua serta Jangka Buya, sedangkan dua wilayah yang belum mengikuti dari Bandar Baru dan Bandar dua.
“Dua Kecamatan yang belum mengikuti pelatihan tersebut, dikarenakan mereka belum menyampaikan jadwal pelatihan ke DPMG,” tutupnya.()
Belum ada komentar