Banda Aceh – Berbeda dari kemarin, rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2018 antara Banggar dan TAPA hari ini, Jumat (9/2) berlangsung tertutup.
Sejak pukul 10.24 pagi, petugas telah mencabut kabel layar monitor yang sejak kemarin digunakan untuk menyiarkan rapat secara langsung di luar ruang serba guna DPRA.
“Iya, pimpinan sampaikan rapat digelar tertutup,” kata Sekretaris Dewan, Hamid Zein ke petugas tersebut sesaat setelah melintasi ruang serba guna.
Adapun rapat yang berlangsung antara Banggar dan TAPA ini kali ini dipimpin oleh ketua komisi IV DPRA, Tgk Anwar Ramli. Pembahasannya masih seputar pemetaan berbagai persoalan di Aceh, agar dapat disesuaikan di rancangan KUA PPAS tahun 2018.
“Sesuai tata tertib, rapat berlangsung secara tertutup, kecuali pimpinan rapat sendiri yang membolehkan terbuka,” kata anggota Banggar, Efendi kepada awak media.
Terima Kunjungan YARA
Di sela-sela pembahasan, Efendi turut menerima kedatangan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) di ruang komisi III, Jumat sore tadi.
Kunjungan YARA bertujuan ingin menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Aceh, terkait rencana pengadaan pesawat terbang di tahun anggaran 2018 ini.
Namun, permintaan direktur YARA, Safaruddin untuk masuk ke ruang rapat, belum dapat dipenuhi pihak Banggar.
“Tadi rencananya bersama pimpinan rapat Tgk Anwar Ramli, padahal kita sepakat diperbolehkan masuk ke ruangan untuk menyerahkan pesawat (mainan) ini ke pimpinan Banggar dan TAPA,” kata Safaruddin.
Namun, Efendi meminta agar sebaiknya YARA tidak masuk ke ruang rapat, karena dapat mengganggu proses pembahasan anggaran yang tengah berlangsung.
“Saya mewakili Banggar untuk menerima aspirasi yang disampaikan YARA, tidak perlu kita ganggu jalannya rapat,” kata Efendi.
Sementara itu, rapat Banggar belum masuk ke pembahasan item pengadaan pesawat terbang. Namun, menurut Efendi, bisa saja DPRA menyetujui usulan tersebut, dengan catatan sudah ditelaah terlebih dahulu dan ada manfaatnya bagi rakyat Aceh.
“Silakan jika ada usulan program yang sifatnya terobosan, yang jelas itu harus memberi manfaat,” ujar ketua Komisi III itu.
Pembahasan dalam rapat bersama TAPA, sambung Efendi, masih sebatas memetakan permasalahan yang ada di Aceh untuk disesuaikan dalam rancangan KUA PPAS.
Soal sepakat atau tidak dengan usulan pengadaan pesawat terbang, Efendi mengaku perlu kajian terlebih dahulu, “Tentunya dengan mempertimbangakan kemampuan keuangan daerah kita,” kata dia.
Sebelumnya, Kamis (8/2), rapat lanjutan pembahasan KUA PPAS mengulas proyeksi pendapatan Aceh untuk tahun 2018. Semula pendapatan diperkirakan sebesar Rp 14,7 triliun, hal itu berdasarkan asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebanyak Rp150 miliar.
“Namun kenyataannya, SILPA meningkat menjadi Rp 811 miliar, maka total angggaran yang direncanakan sebesar Rp 15,3 triliun,” kata pimpinan rapat, T Irwan Djohan, Kamis lalu.
[]
Belum ada komentar