PM, Banda Aceh – Yayasan Advolasi Rakyat Aceh (YARA) mensomasi ketua panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh, Kamis (28/12).
Somasi tersebut dilayangkan menyusul, masih tercantumnya nama- nama panitia seleksi dalam kepengurusan DPP Partai Nanggroe Aceh. Nama-nama Pansel yang menjadi pengurus Partai Politik, diantaranya T Setia Budi, Marwan Sufi dan Syarifuddin Z.
Dalam surat somasi yang ditujukan kepada Ketua Pansel pejabat Aceh, Ketua YARA Safaruddin SH, juga meminta kepada Ketua Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh untuk menghentikan proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh, sebelum adanya perubahan nama-nama pengurus DPP PNA dari Kemenkumham, dengan mengeluarkan nama-nama Panitia Pansel yang menjadi pengurus Partai Politik.
“Perlu kami sampaikan bahwa ketiganya berdasarkan dokumen Berita Acara Negara masih terdaftar sebagai pengurus partai Politik sebagaimana dalam SK Kepala Kanwil Kemenkumham Nomor: W1-306.AH.11.01 Tahun 2017, tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Aceh-menjadi Partai Nanggroe Aceh (DPP-PNA),: kata Safaruddin.
Kata dia, keterlibatan pengurus partai politik sebagai Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Aceh bertentangan dengan Pasal 114 ayat 6 huruf c PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dimana panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilarang terlibat sebagai anggota/pengurus partai politik.
Selain itu, YARA juga meminta kepada Ketua Panitia Seleksi untuk membatalkan Pengumuman Nomor: PENG/PANSEL/003/2017 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Aceh secara terbuka tahun 2017. Karena prosesnya di lakukan oleh Panitia Seleksi yang masih menjadi pengurus Partai Politik.
“Kami mendukung proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka di lingkungan Pemerintah Aceh, sejauh itu di laksanakan menurut peraturan perundang-undangan,” kata Safar.
Terkait dengan somasi tersebut, Safar mengataka, pihaknya menunggu pembatalan Pengumuman Nomor: PENG/PANSEL/003/2017 dan proses seleksi dilanjutkan oleh Panitia Seleksi yang tidak terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik dalam SK Kementerian Hukum dan HAM yang terdaftar dalam Berita Acara Negara.
“Kami menunggu paling lambat dua minggu setelah surat somasi ini, jika tidak di indahkan maka kami akan tempuh proses hukum,” pungkasnya.
Surat somasi tersebut juga ditembuskan untuk Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Ketua DPR Aceh
Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh.()
Belum ada komentar