PM, Pidie – Pemerintah Kabupaten Pidie urung membangun kantor bupati setempat di tahun 2017 ini. Padahal, anggaran tahap pertama pembangunan gedung baru tersebut telah diplot dalam APBK 2017 senilai Rp 15 miliar.
“Dengan sisa waktu anggaran 2017 sudah mau habis, tidak mungkin kita bangun tahun ini,” kata Fadhlullah saat dihubungi wartawan, Kamis (26/10).
Wabup mengatakan, anggaran yang sudah diplotkan untuk pembangunan kantor bupati tersebut akan dialihkan kepada kegiatan lain. Peruntukan dana tersebut, sambung dia, akan dibahas kembali dengan tim anggaran kabupaten.
“Mengenai anggaran pembangunan kantor bupati yang tidak jadi dibangun tahun ini, nanti kami akan duduk dulu dengan tim anggaran,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada masa Bupati Pidie ke-23, Sarjani Abdullah, muncul usulan kantor bupati Pidie dirombak. Usulan disambut. Pemerintah Pidie kemudian menganggarkan dana sekitar Rp50 miliar untuk proyek pembangunan kantor bupati.
Direncanakan, proyek dikerjakan bertahap. Tahap pertama, dianggarkan dana Rp15 miliar yang bersumber dari Alokasi Dana Umum (DAU) 2017. Pada Mei 2017, pemerintah membuka tender yang diikuti 22 perusahaan.
Proyek dimenangkan PT AML dengan tawaran Rp14.401.000.000. Satuan kerja atau kuasa pengguna anggaran untuk proyek ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pidie. Selain pekerjaan konstruksi tersebut, ada dua kegiatan lain yaitu pengawasan pembangunan dan masterplan serta Detail Engineering Design(DED).
Rencananya lagi, kantor baru bakal dibangun di lokasi semula. Sembari menunggu proyek selesai, pelayanan masyarakat dialihkan ke gedung lain di sekitarnya.
Namun, rencana tinggal rencana. Ketika penetapan pemenang tender telah dilakukan, Pemerintah Pidie tak juga mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ). Hingga kini proyek itu belum ada tanda-tanda untuk dikerjakan.
Proyek ditengarai tersendat setelah pergantian tampuk pimpinan Pidie. Roni Ahmad, bupati baru yang menggantikan Sarjani, masih enggan melanjutkan proyek tersebut.
Di dalam sebuah kesempatan, Roni pernah berujar kantor bupati belum layak dibongkar. Salah satu alasan Abusyik–sapaan akrab Roni–saat itu, ia masih menunggu hasil kajian tim teknis dari Unsyiah.
“Setelah hasil kajian itu diserahkan kepada saya, kita akan pelajari kembali hasil kajian tersebut,” ujar Abusyik awal Agustus lalu.()
Belum ada komentar