PM, SIGLI – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, mendesak pemerintah setempat segera menyerhkan dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBK-P) tahun 2017, agar bisa dijadwalkan pembahasannya.
“Sisa waktu penggunaan hanya dua bulan lagi dan jika Oktober 2017 belum dibahas maka terancam APBK-P tidak bisa digunakan,” ujar Wakil Ketua DPRK Pidie, Jamaluddin kepada pikiranmerdeka.co, Senin (23/10).
Sebelumnya, pihak eksekutif mengaku draf APBK-P sudah diserahkan ke dewan. Namun, kata Jamaluddin, saat dicek di Sekretaris Dewan (Sekwan) ternyata belum ada berkas atau draf yang diserahkan oleh tim anggaran Pemkab Pidie.
“Ini sangat mengecewakan, sudah memasuki bulan ke 10 tapi APBK-P belum diserahakan ke dewan,” tukas Jamaluddin berang.
Seharusnya, kata Jamaluddin, akhir September 2017 APBK-P sudah dibahas, sehingga realisasi anggaran dapat digunakan dengan maksimal. Namun, Jamaluddin mengaku tidak mengetahui alasan kenapa belum diserahkan.
“Padahal kita sudah menyurati Panitia Anggaran (Panggar) eksekutif terkait kapan akan diserahkan draf APBK-P ke dewan untuk segera dibahas. Ketika Panggar Legeslatif berkoordinasi dengan Sekda, selalu mereka jawab sudah rampung dan tinggal menunggu wktunya saja untuk diserahkan. Akan tetapi nyatanya semua nihil dan belum diserahkan,” bebernya.
“Saya minta Pemkab Pidie jangan main-main dan segera serahkan draf APBK-P ke dewan agar bisa dibahas,” pintanya.()
Belum ada komentar