PM, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Banda Aceh, Teuku Iqbal Djohan, meminta Pemerintah Kota setempat untuk menambah anggaran di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker), untuk mengurangi segala permasalahan sosial yang ada di Kota Banda Aceh.
Politisi NasDem ini menilai, anggaran yang ada selama ini masih sangat minim, sehingga banyak permasalahan sosial seperti masalah kemiskinan, pengangguran, termasuk terus maraknya keberadaan gepeng dan anak jalanan tidak dapat teratasi dengan baik.
“Tupoksi yang diemban dinas-dinas ini sangat besar namun tidak diimbangi dengan dana yang memadai,” ujar Iqbal.
Disebutkan, anggaran di Dinsosnaker Kota Banda Aceh pada tahun 2016 hanya diplot sekitar Rp 8 miliar. Dari jumlah tersebut, kata dia, setengahnya sudah digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor.
“Sisanya sekitar Rp 4 milyar yang diplot untuk program-program yang berkaitan dengan penekanan angka pengangguran dan kemiskinan. Dari 4 miliar itu juga sekitar Rp 1,6 miliar untuk panti asuhan dan panti jompo di Banda Aceh, sisanya untuk banyak hal, setiap ada bencana seperti kebakaran atau banjir bantuan masa daruratnya juga dari Dinsos, belum lagi program rutin seperti untuk pelatihan-pelatihan bagi keluarga miskin dan pemuda pencari kerja serta utuk razia-razia dan pembinaan untuk gepeng serta anak jalanan”, ujar Iqbal Djohan.
Untuk tahun 2017, diakuinya terjadi peningkatan anggaran dengan dipisahnya Dinas Sosial dengan Dinas Tenaga Kerja, namun anggaran yang diplot menurut Teuku Iqbal Djohan juga masih belum memadai.
Dia berharap pada Walikota Banda Aceh yang baru agar pada APBK 2018 anggaran di kedua dinas ini bisa ditingkatkan lagi, mengingat permasalahan sosial di Kota Banda Aceh yang semakin meresahkan.
“Ini sangat tergantung kebijakan kepala daerah, perlu dilakukan evaluasi jika pada dinas lain ada anggaran yang selama ini kurang tepat sasaran bisa dialihkan untuk upaya-paya menanggulangi masalah sosial dan pengangguran. Di tahun 2017 memang ada sedikit peningkatan tapi masih jauh dari cukup, contohnya bantuan masa darurat seperti kebakaran untuk tahun 2017 ini hanya tersedia untuk 25 rumah saja. Ini jelas masih sangat tidak memadai”, tambah Iqbal.
Iqbal juga berharap dinas terkait harus melakukan pendataan jumlah pengangguran, gepeng dan masyarakat miskin sehingga dari situ dapat dibuat perencanaan anggaran yang baik. Sehingga dana yang sudah dikeluarkan tepat sasaran dan menghasilkan output yang baik.
“Kita berharap Pemko tidak menganggap remeh masalah sosial dan tingginya angka pengangguran ini, karena efek negatif yang timbul nantinya bisa sangat besar”, tutup Iqbal Djohan.()
Sumber : Pemberitaan DPRK
Belum ada komentar