Bertemu Senator, Walikota Banda Aceh Curhat Soal Ini

Anggota DPD RI Ghazali Abbas Adan

BANDA ACEH – Anggota DPD RI Ghazali Abbas Adan, Selasa (25/7) kemarin, melakukan silaturahmi ke Balai Kota Banda Aceh. Kedatangan Senator asal Aceh ini dalam rangka kunjungan kerja untuk mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

Ia disambut langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman yang didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Iskandar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Purnama Karya, dan Kepala Bappeda Banda Aceh Gusmeri.

Aminullah Usman, dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa aspirasi. Pertama, ia mengeluhkan tentang dana otonomi khusus (Otsus) mulai tahun 2018 tidak dikelola lagi oleh kabupaten/kota dan diambil alih oleh provinsi. Hal ini dapat menghambat rencana pembangunan kota ke depan.

“Dana Otsus Selama ini menjadi andalan seluruh kabupaten dan kota dalam melakukan pembangunan. Pengambilalihan ini tentu sangat berdampak besar terhambatnya pembangunan kota ini, apalagi Banda Aceh sebagai pusat ibukota provinsi, tentu membutuhkan dana lebih besar,” imbuh Aminullah.

Permasalahan selanjutnya, lanjut Aminullah, masyarakat Banda Aceh saat ini setiap hari menghasilkan lebih kurang 200 ton sampah yang dibuang ke TPA Gampong Jawa. Namun di lokasi tersebut sampah sudah sangat penuh dan berdampak kepada masyarakat sekitar.

“Memang sudah ada TPA baru di Blang Bintang, namun Pemko belum mampu menyediakan tambahan truk sampah,” tambahnya.

Menanggapi keluhan dari Wali Kota, Ghazali Abbas Adan akan menjadikan aspirasi ini sebagai bahan untuk disampaikan kepada Gubernur dan pemerintah pusat.

Namun, ia mengingatkan bahwa fungsinya sebagai Anggota DPD tidak mempunyai kekuatan untuk memutuskan, namun menyampaikan.

“Kami dari anggota DPD berkunjung ke daerah-daerah untuk mendengarkan aspirasi, lalu tugas kami menampung dan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Ghazali Abbas Adan mengingatkan kepada Pemko Banda Aceh untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pemerintah Kabupaten dan kota harus mandiri, jangan terlalu bergantung pada dana Otsus,” pungkasnya.(PM007/ril)

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait