Abu Razak: Penggantian Kautsar Hal Biasa

Abu Razak: Penggantian Kautsar Hal Biasa
Ketua Koni Aceh Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak.

Wakil Ketua DPA Partai Aceh Kamaruddin Abubakar alias Abu Razak menyangkal berbagai isu terkait perombakan Fraksi PA di DPR Aceh. Menurutnya, pergantian itu hal biasa. Berikut penjelasan Abu Razak kepada Pikiran Merdeka melalui sambungan telepon, Sabtu pekan lalu.

Benarkah pergantian ini sebagai sanksi kepada Ketua Fraksi PA yang lama?

Tidak, Ini pergantian biasa dan ada juga fraksi yang lain yang diganti. Kan ini semua mengacu ke tata tertib DPA bahwa AKD bisa diganti setelah 2,5 tahun.

Ada yang menilai ini langkah PA sebagai hukuman kepada Kautsar karena statmennya di media massa setelah Pilkada?

Tidak. Namun sah-sah saja orang menilai bagaimana. Tapi bagi kami pergantian ini untuk kebutuhan partai. Pergantian juga mencakup semuanya, ada ketua banleg yang diganti, ketua komisi hingga ketua fraksi.

Apa alasan Pimpinan PA memilih Iskandar Alfarlaky sebagai Ketua Fraksi PA yang baru?

Karena dia kader muda yang vokal dan punya kemampuan. Kita (Pimpinan DPA PA) melihat dan menimbang sehingga memutuskan Iskandar Alfarlaky.

Keputusan ini hasil rapat dengan Mualem?

Ya. Mualem setuju (semua) pergantian ini.

Ada informasi bahwa ada desakan akar rumput PA dan keinginan pengurus partai agar Kautsar di-PAW?

Tidak ada. Kita tidak akan melakukan itu (PAW) jika tidak ada kesalahan fatal.

Isunya bahkan Abu Razak sendiri yang menginginkan Kautsar di PAW?

Tidak benar, itu isu saja. Kautsar sudah dipanggil. Bahkan saya sudah bertemu dengan Kautsar di Darussalam. Kami duduk semeja dan tak ada persoalan apapun. Kami bahas pernyataan di koran dan dia jelaskan seperti apa maksudnya dan semua sudah jelas.

Di media massa Abu Razak sempat menyatakan PA tak akan berkoalisi dan akan mendukung Irwandi. Bisa dijelaskan?

Begini, maksudnya membangun Aceh kan tidak mungkin sendiri. Urusan Pilkada sudah selesai dan tak perlu diungkit-ungkit lagi. Bagi pemerintah ke depan juga harus bersinergi dengan DPRA kalau ingin pembangunan berhasil. Sama juga kan seperti provinsi lainnya juga harus adanya hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif. Dan kami siap jika pemerintah ke depan ingin duduk bersama-sama membangun Aceh. Ini semua demi kepentingan Aceh yang lebih besar.[]

Belum ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait