Sinabang – Sejumlah rumah bantuan dan kantor pemerintah serta fasilitas publik lainnya yang dibangun Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh -Nias di Kabupaten Simeulue, dinilai tidak beres dan dikhawatirkan bisa mengancam keselamatan penghuninya.
Penilaian itu disampaikan Ketua DPRK Simeulue, Aryaudin setelah melihat kondisi fisik rumah- rumah penduduk, kantor-kantor pemerintahan bahkan kantor DPRK yang dibangun BRR, bagian dinding, lantai sudah rusak, atap bangunan dan plafon juga sudah bocor. “Seluruh bangunan produk BRR tidak beres dan kontruksinya asal jadi saja,” kata H Aryaudin di ruang kernya, Selasa (12/6/12).
Bangunan didanai BRR di Kabupaten Simeulue, kata dia, menelan dana ratusan miliar rupiah, namun dana sebanyak itu terkesan habis sia-sia bahkan memaksa para pegawai negeri di kantor-kantor pemerintahan untuk ekstra waspada ketika terjadi gempa.
“Bisa kita buktikan kalau kualitas kontruksi bangunan oleh BRR seluruhnya telah rusak serius. Jujur saya katakan, kita semua sangat kecewa dengan bangunan itu. Dan, menurut hemat saya semua bangunan produk BRR harus direnovasi total, termasuk gedung DPRK,” katanya.
Hal senada disampaikan Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue, Isdawati S.Pi. “Apa yang disampaikan pak Ketua DPRK itu sangat benar, kami di kantor terpaksa mengosongkan beberapa ruangan karena sudah retak-retak,” kata Isdawati, Rabu (13/6/12).
Isdawati menjelaskan, sebelumnya telah tersedia ruang untuk Kadis, Kasubag dan ruang pertemuan serta ruang tunggu di lantai dua. Namun, semua ruang itu tidak bisa dipakai lagi. “Terpaksa kita gunakan ruangan di lantai dasar, meski kondisinya sama dengan lantai dua.Selain retak-retak, lantainya juga telah menggelembung dan lepas,”tuturnya.
Sementara itu Sekjen Partai Gerindera Kabupaten Simeulue, Abdul Rasaq menyatakan kritikan Ketua Ketua DPRK terhadap BRR itu dinilianya sebuah kritikan buang badan. Seharusnya, kata dia, Aryaudin bukan hanya melontarkan pernyataan ketidak beresan kualitas proyek BRR di Kabupaten Simeulue.
“Ini sama saja buang badan, Ketua dewan mau bersih-bersih saja. Kalau sudah tau kondisi bangunan seperti itu, kenapa tidak diawasi sejak dulu. Apalagi termasuk rumah penduduk yang tidak beres, DPRK harus tanggung jawab. Mulai sekarang, dewan harus melakukan kebijakan terkait persoalan ini, bukan hanya pandai ngomong,”Razaq, Rabu (13/6/12).
Amatan wartawan, sejumlah kantor pemerintah yang dibangun BRR di Semeuleu, termasuk kantor upati dan DPRK Simeulue, kondisinya telah mengalami keretakan, atap bocor serta lantainya telah terkelupas. Bahkan Rutan Sinabang ketika serahterima sempat ditolak pemerintah di sana.
Ratusan unit rumah warga telah mengalami kondisi tidak layak huni, termasuk fasilitas umum lainnya seperti, bangunan kantor pelabuhan kapal feri di Kuta Batu, Sinabang, yang juga sudah remuk sehingga terpaksa harus direnovasi ulang pada beberapa bulan lalu.[chm]
Belum ada komentar