Banda Aceh—Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Aceh Teuku Setia Budi berpendapat, kemampuan guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus lebih baik dari tenaga pengajar di sekolah umum.
“Tidak berlebihan jika saya berpendapat kemampuan guru SMK harus lebih baik dibanding sekolah umum. Sebab guru SMK bukan hanya menyiapkan anak didik tahu teori, tapi juga menjadi seorang pekerja ahli di bidangnya,” katanya di Banda Aceh, Rabu (2/5).
Hal tersebut disampaikan disela-sela melepas sebanyak 100 guru SMK se-Aceh mengikuti program peningkatan kompetensi terkait bidang elektro arus kuat dan mesin otomasi yang didukung oleh PT PLN (Persero) Wilayah Aceh.
“Itu sebabnya, jangan heran kalau ada murid SMK mampu memproduksi mobil. Keberhasilan itu jelas bukan semata-mata karena kecerdasan muridnya tapi tidak lepas dari bimbingan guru SMK tersebut,” katanya menambahkan.
Menurut Sekda, melihat pentingnya kompetensi guru dalam proses belajar mengajar di SMK, maka mutlak kalau guru SMK punya keahlian dalam bidang yang diajarkannya.
“Keahlian dimaksud tidak hanya dalam konteks teori, tapi juga aplikatif. Sudah sewajarnya bila guru SMK mampu mengatur, mengarahkan, mengajarkan dan menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik agar mudah menangkap dan memahami mata pelajaran baik teori maupun praktik,” katanya.
ABK kurang perhatian
Di sisi lain, Sekda, perhatian berbagai pihak terhadap lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di Aceh masih kurang.
“Saya melihat memang lembaga pendidikan tempat mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, seperti penyandang cacat khususnya di Aceh itu masih kurang,” katanya usai peringatan Hardiknas di Banda Aceh.
Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya anggapan bahwa lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di provinsi itu seperti terabaikan di sejumlah daerah di Aceh.
Oleh karenanya, Setia Budi mengimbau semua pihak khususnya pemerintah di masing-masing kabupaten dan kota kedepan agar lembaga pendidikan bagi ABK tersebut harus diperhatikan dan ditingkatkan, karena mereka juga berhak memperoleh pendidikan layak.
Pemerhati pendidikan ABK di Banda Aceh Syafruddin juga mengakui perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan khusus tersebut sangat kurang. Bahkan lembaga pendidikan itu dianggap tidak begitu penting meski alokasi anggaran pendidikan Aceh setiap tahunnya relatif besar.
Permasalahan utama, ia menyebutkan terkait dengan pemerataan kesempatan sehingga jangkauan akses bagi ABK masih terbatas, sebab tidak semua daerah di Aceh memiliki lembaga pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.
Padahal, Syafruddin yang juga Kepala Sekolah Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) II Santan, menjelaskan bahwa perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kelanjutan lembaga pendidikan bagi ABK itu merupakan amanah konstitusi negara.[ant]
Belum ada komentar