PM, BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengapresiasi Pemerintah Aceh. Hal itu dikatakan Ketua Komisi D DPRD – DIY, Yusrizal Saat melakukan kunjungan kerja di Aceh bersama anggota Komisi D serta Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY Drs. Sulistyo, SH.CN.M.Si.
“Kami sangat memberi apresiasi. Selama kunjungan kerja ke daerah, ini salah satu yang kita nilai sangat bagus,” ujar Yusrizal, Selasa (23/2/16).
Yusrizal mengatakan, kunjungan para eksekutif dan legislatif tersebut untuk saling berbagi pengalaman dalam berbagai penanganan di dua provinsi istimewa ini.
“Kita ingin berbagi dengan eksekutif dan SKPD tentang pelaksanaan regulasi dan peraturan-peraturan daerah, baik terkait kesehatan, pendidikan, dan juga kebudayaan. Intinya kita ingin berbagi ilmu dan pengalaman,” kata Yusrizal, Ketua Komisi D DRPD-DIY.
“Kita ingin berguru kepada yang pandai, belajar kepada yang pintar,” sambungnya.
Pertemuan dan diskusi tersebut dipandu oleh Asisten II Setda Aceh, Azhari SE, M.Si. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur Aceh tersebut, hadir perwakilan SKPA, Dinas kesehatan, Dinas Pendidikan, Kepala BP3A, BPA, pihak PMPM, Dinas Sosial , Pihak BKKBN Aceh, dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh.
Azhari menjelaskan, kunjungan kerja dari DPRD Yogyakarta tersebut merupakan sebuah kehormatan bagi Pemerintah Aceh. Di samping untuk memperkuat silaturrahmi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah DIY, kunjungan itu bisa mempererat hubungan kedua daerah yang diistimewakan ini. “Kita sebelumnya dari Pemerintah Aceh dan Wali Naggroe juga telah mengunjungi dan berjumpa dengan gubernur Yogyakarta yang juga seorang sultan,” kata Azhari.
Dalam kunjungan tersebut, anggota dewan Yogyakarta menanyakan sejumlah pertanyaan, yang di antaranya terkait penanggulangan bencana, kesehatan, KB, keberlangsungan PNPM dan pengelolaan dana desa, serta kewenangan Wali Nanggroe. Aceh dianggap sukses dalam beberapa bidang seperti program PNPM dan penanggulangan bencana, pascatsunami 2004 silam.
Terkait hal itu, dijelaskan bahwa ada program BPG (Bantuan Peumakmu Gampong) yang sejak 2009 dicanangkan di Aceh. Hal itu membuat semua desa di Aceh, yang jumlahnya 6474 desa mendapatkan dana segar Rp. 50 juta. Dari dana itu semua desa mempunyai kegiatan untuk pemajuan desa.
Sementara untuk penanggulangan bencana, Aceh punya qanun yang mengatur hal itu. Amrullah, Kasi Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Aceh, menjelaskan, pihaknya sering melakukan stimulasi kebencanaan, untuk mengajarkan antisipasi bencana sejak dini kepada masyarakat.
“Kita juga membangun banyak jalur evakuasi, escape building dan kita punya beberapa alat pendeteksi tsunami,” papar Amrullah.
Pada penanganan kesehatan, Aceh dianggap sukses dengan program JKRA (Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh) yang dimulai sejak tahun 2008. Pengobatan semua penduduk, oleh Pemerintah Aceh dijamin, alias gratis. Aceh juga menyediakan pesawat darurat – bekerjasama dengan perusahaan penerbangan – untuk menangani pasien daerah terpencil. [Rel]
Belum ada komentar