PM, BIREUEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bireuen diminta melakukan investigasi terhadap program rehab seribu rumah dhuafa. Pasalnya, ditemukan sejumlah permasalahan di lapangan dalam pelaksanaan program yang dikerjakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.
Hal itu disampaikan DPW Pakar Bireuen, yang telah melakukan investigasi terhadap program tersebut. Menurut Yusri, Ketua tim investigasi lapangan melalui siaran persnya kepada Pikiran Merdeka, Rabu (13/1/16) mengaku menemukan berbagai kejanggalan saat mewawancarai sejumlah penerima bantuan rehab rumah tersebut.
“Salah satu penerima rumah rehab itu sempat mengeluh kepada kami, jika mau membantu hendaknya tidak setengah-setengah, agar manfaatnya bisa dirasakan,” ujar Yusri
DPW Pakar Bireuen menduga persoalan bantuan rehabilitasi rumah kaum dhuafa yang dibiayai dengan dana Otsus dan Migas Tahun Anggaran 2015 ini, akibat lemahnya tim verifikasi lapangan.
“Kami dari pihak pakar dan saya selaku ketua intifikasi lapangan merasakan ada kelemahan dari tim verifikasi yang di SK-kan langsung oleh pihak pemerintah daerah. Sejauh mana sebenarnya berkomitmen melakukan verifikasi yang berhak menerima rumah rehab,” sebut Yusri.
“Jangan-jangan ada permainan antara tim verifikasi dengan TKSK dilapangan, karena ada rumah yang berhak direhab tidak tersentuh sedikitpun,” sambungnya lagi.
Yusri juga mencurigai, ada yang memanfaatkan hubungan kekerabatan dalam meloloskan verifikasi penerima bantuan yang seharusnya tidak boleh terjadi. “Jika memang dia berhak harus diberikan, jangan sampai timbul (anggapan) diabaikan,” tegas Yusri.
DPW Pakar Bireuen meminta kepada Pemkab Bireuen melalui dinas terkait agar segera menyelesaikan permasalahan rumah rehab yang belum rampung dikerjakan. [PM004]
Belum ada komentar