Menggulingkan Muharuddin

Gerakan melengserkan Teungku Muharuddin dari posisi Ketua DPRA semakin nyata. Partai Aceh Wilayah Pase melayangkan surat usulan pergantiannya. 

Dalam sebulan terakhir, informasi bakal adanya pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) berhembus kencang di internal Partai Aceh. Jabatan yang dijabat Teungku Muharuddin disebut-sebut bakal segera diisi oleh kader PA yang lain.

Benar saja, di saat isu itu sedang mereda, akhirnya sebuah surat dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PA Aceh Utara menjawab kebenaran kabar tersebut. DPW Aceh Utara mengusulkan pergantian Muharuddin dengan Sulaiman.

Usulan pergantian Ketua DPRA itu tertuang dalam selembar surat bernomor DPW-PA/AU/X/2017, tertanggal 9 Oktober 2017. Surat itu diteken Ketua PA Aceh Utara Tgk H Zulkarnaini Hamzah atau akrab disapa Tgk Nie dan Sekretaris Yusra Idris.

Menilik isinya lebih dalam, ada beberapa alasan yang tertulis dalam surat pergantian Ketua DPRA itu. Alasan utama karena karena Tgk Muharuddin sudah tiga tahun menjabat orang nomor satu di DPRA, dan sudah saatnya dilakukan pergantian kepada kader yang lain dengan berdasarkan kesepakatan awal.

Poin penting dalam surat tersebut adalah pencopotan Tgk Muharuddin juga karenakan ia akan mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari partai lain. “Jangan sampai kader Partai Aceh yang menjadi Ketua DPRA menjadi Caleg DPR RI dari partai lain. Hal ini berdampak buruk bagi citra Partai Aceh,” papar surat itu.

Alasan lainnya yang disebutkan, lembaga DPRA di bawah kepemimpinan Tgk Muharuddin dinilai lemah oleh banyak kalangan. Hal ini dapat dilihat di mana dua pasal UUPA dicabut oleh UU Pemilu, dan DPRA baru mengambil sikap setelah pencabutan dua pasal UUPA itu terjadi. Hal ini dinilai berdampak buruk bagi citra Partai Aceh.

Tentunya, tolak ukur dengan menjadikan penilaian banyak kalangan atas kepemimpinan Tgk Muharuddin menjadi pertanyaan. Dalam banyak kasus, pandangan maupun saran dari banyak pihak tak pernah menjadi pijakan bagi PA untuk bersikap. Hal ini berbeda dengan alasan pergantian Ketua DPRA kali ini.

Tak banyak referensi yang diperoleh terkait sosok Sulaiman alias Tgk Tunong yang disiapkan menganti posisi Teungku Muhar. Periode 2014-2019 adalah kali pertama ia duduk sebagai anggota DPR Aceh. Dalam Pileg 2014 lalu, Muharuddin mendapat suara terbanyak, yakni 31.455 suara. Sementara Sulaiman terpaut jauh dengan perolehan 19.783 suara. Sulaiman sendiri saat ini menjabat Sekretaris Komisi II DPRA yang membidangi perekonomian, SDA, dan lingkungan hidup.

Sulaiman yang ditemui Pikiran Merdeka di salah satu Warkop di kawasan Lampineung tak bersedia diwawancara. Ia bahkan menolak ditemui wartawan. “Belum saatnya (wawancara) takutnya malah jadi kacau nanti,” begitu penjelasan Sulaiman melalui sang perantara.

Sumber Pikiran Merdeka di internal PA menyebutkan, pergantian ini murni keinginan Tgk Nie. Keputusan tersebut tak pernah dimintai pendapat dari pengurus DPW PA Aceh Utara maupun Panglima Muda KPA.

Selama ini, seluruh keputusan PA Wilayah Pase mutlak berada di tangan Tgk Nie. Keputusan yang dibuatnya ditengarai sering kali tanpa kompromi. Bahkan, menurut sumber ini, tak ada yang berani melawan keputusan Tgk Nie.

Sumber ini juga mempertanyakan alasan yang diutarakan Tgk Nie dalam surat tersebut. Menurut dia, usulan pergantian pimpinan dewan tentu harus memiliki dasar yang kuat. Ia menduga, alasan penyegaran yang disampaikan itu hanyalah akal-akalan DPW PA Aceh Utara.

Merujuk ke pasal 63 huruf f tata tertib DPRA terkait dengan pemberhentian pimpinan dapat dilakukan dengan melakukan penarikan keanggotaan sebagai anggota DPRA oleh partai politiknya. Namun, mengingat posisi pimpinan itu berbeda dengan posisi anggota biasa, PA diminta memberikan alasan yang logis terkait dengan usul pergantian tersebut. “Tentu harus ada pertimbangan yang lebih mendasar, bukan karena suka atau tidak suka saja,” ujar dia.

Pikiran Merdeka berupaya menemui Ketua DPW PA Aceh Utara, Tgk Zulkarnaini. Permintaan wawancara Pikiran Merdeka telah dikirimkan kepada Tgk Ni melalui ke Jurubicara PA Aceh Utara, Muhammad Jhoni. Namun, Jhoni mengatakan Ketua PA Pasee Tgk Nie tak bisa ditemui karena sedang berada di luar daerah.

Begitupun, Jhoni selaku Panglima Muda Daerah Empat (D4) Wilayah Pase, menolak memberikan keterangan lebih lanjut soal pergantian ini. “Bek, goet ngen Tgk langsong meunyo masalah tanggapan wilayah. Lon ateuh nan daerah han jeut lon peugah haba,” tulis Jhoni via pesan WhatsApp, Jumat pekan lalu.

Di sisi lain, Tgk Muharuddin membantah bahwa dirinya tak lagi fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRA. Ia juga membantah informasi bahwa telah punya kesepakatan menjadi kader Partai Hanura dan akan bertarung merebut kursi DPR-RI di Pileg 2019.

“Masih jauhlah, belum ada pembahasan soal itu,” jawab Tgk Muhar yang ditemui di Gedung Parlemen Aceh, Jumat, 17 Novemver 2017.
Mengenai usulan pergantian dirinya dari posisi Ketua DPRA, Tgk Muhar menjawab diplomatis. Ia menyatakan bahwa dirinya menghormati apapun yang menjadi sikap Partai Aceh. Namun, ia enggan menjelaskan lebih jauh soal itu. “Soal itu, silakan tanyakan ke ketua partai saja,” kata dia singkat kepada Pikiran Merdeka.

Terkait surat usulan pergantian itu, ia juga menyatakan tidak pernah dipanggil partai dan dijelaskan. Kabar usulan pergantian tersebut juga ia ketahui dari media. Ia mengaku belum menerima surat maupun tembusan surat apapun yang ditujukan kepadanya.

“Belum, saya tak terima surat. Tapi intinya, saya sami’na waata’na, taati apa keputusan pimpinan. Saya ini anak dari partai, jadi harus patuh pada kebijakan partai,” ujar Muharuddin singkat dan buru-buru masuk ke ruang kerjanya.

Sekretaris Fraksi PA di DPRA, Azhari Cage mengakui, pergantian ini masih dalam tahapan usulan. Ia menolak berkomentar lebih jauh karena usulan tersebut masih diproses pimpinan partai.
“Itu ranah pimpinan partai dan masih dibahas di tingkat pimpinan DPA Partai Aceh. Saya sebagai Sekretaris Fraksi PA belum mendapatkan instruksi terkait (usulan pergantian) ini,” ujar pria yang akrab disapa Cage ini.

Ia mengaku tak mengetahui dasar pertimbangan usulan pergantian tersebut. Meski sama-sama dengan Muharuddin dan Sulaiman berasal dari Dapil 5, ia mengaku selama ini banyak tugas di Banda Aceh dan Jakarta terkait uji materi UU Pemilu yang membuat dirinya tak mengetahui perkembangan di DPW PA Pase.

“Selama ini saya masih berkomunkasi dengan keduanya. Namun saya tak bisa berkomentar lebih jauh, karena keduanya juga adalah teman saya dari satu Dapil. Biarlah kita tunggu keputusan partai,” tandas Cage.[]