PM, SIMEULUE – Anggota DPRK Simeulue Irawan Rudiono, S.Sos, menilai pelantikan kepala dan wakil kepala Baitul Mal kabupaten Simeulue, Kamis (7/9) lalu, di aula Sekdakab setempat, bernuansa politik.
“Setelah diadakan penilaian dari uji kelayakan dan kepatutan, maka sebelum ditunjuk dan diangkat oleh bupati, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pimplnan DPRK setempat melalui telaahan komisi terkait. Jadi, tentunya para calon yang mendapat nilai tertinggi sebagaiman lazimnya, bukan terendah,” sebut Irawan kepada pikiranmerdeka.co melalui telepon selulernya, Minggu (10/9) kemarin.
Dalam hal ini, sambung Irawan, bupati telah mengirimkan nama-nama yang akan diangkat menjadi kepala dan wakil kepala Baitul Mal ke pimpinan DPRK. Namun, dalam surat bupati tersebut telah ditetapkan dua nama yaitu Raswiadi dan Fadlil sebagai kepala dan wakil kepala, pimpinan DPRK pun sudah menyetujuinya.
“Seharusnya, bupati mengirimkan semua nama-nama yang lulus dari hasil fit and proper test ke DPRK untuk ditelaah di komisi yang terkait yaitu komisi D, bukan dua nama saja. Inikan ada nuansa politik. Sayapun sudah menanyakan ke komisi D, mereka tidak mengetahui hal ini, surat bupati tidak mereka terima,” sambungnya.
Sebelumnya, politisi PKS ini mengrkitik pelantikan kepala dan wakil kepala Baitul Mal Simeulue. Menurut dia, pelantikan tersebut tidak sesuai dengan Qanun Aceh nomor 10 tahun 2007 yang menyebutkan tentang sebelum diangkat, bupati membentuk tim independen yang bersifat Ad Hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terbadap para calon.()
Belum ada komentar